Edy Mulyadi 'Jin Buang Anak' Divonis 7,5 Bulan & Bebas dari Penjara, Massa Adat Dayak: Tidak Adil!

Massa Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN) menyatakan tidak terima karena menilai hukuman bagi Edy Mulyadi itu terlalu ringan dan tidak adil

Editor: Dwi Sudarlan
Kompas.com/Tatang Guritno
Edy Mulyadi, terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian 'jin buang anak' akhirnya divonis 7 bulan 15 hari dan dibebaskan dari penjara, massa adat Dayak tidak terima dan menilai putusan itu tidak adil. 

Aparat kepolisian yang sudah dari tadi berjaga kemudian menghampiri massa.

Polisi meminta massa untuk tidak berteriak dan mengganggu jalannya persidangan.

Massa Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) memprotes putusan Majelis Hakim Pengadilan Nageri jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 7 bulan 15 hari untuk terdakwa kasus 'jin buang anak' Edy Mulyadi, Senin (12/9/2022).
Massa Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) memprotes putusan Majelis Hakim Pengadilan Nageri jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 7 bulan 15 hari untuk terdakwa kasus 'jin buang anak' Edy Mulyadi, Senin (12/9/2022). (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow)

Hakim lalu menyampaikan pernyataan jaksa yang menyebut pikir-pikir terkait keputusan ini. Hakim pun kemudian menutup persidangan.

"Jaksa menyatakan pikir-pikir. Sidang ditutup," kata hakim Adeng.

"Kami minta jaksa banding," teriak massa.

Edy Mulyadi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Diketahui, dalam kasus ini, Edy Mulyadi dituntut 4 tahun penjara.

Jaksa penuntut umum meyakini Edy Mulyadi bersalah melakukan keonaran di kalangan masyarakat.

"Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat," PN Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022) lalu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni 4 tahun penjara," imbuhnya.

Edy Mulyadi diyakini jaksa melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Jaksa mengungkap hal yang memberatkan tuntutan adalah perbuatan Edy secara konsisten terus-menerus membuat konten di kanal YouTubenya yang memuat berita bohong.

"Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa secara konsisten membuat konten terus-menerus tanpa rasa menyesal dan dengan sengaja menerbitkan berita dan kata-kata bohong, dalam video-video YouTube miliknya yang ditujukan kepada masyarakat banyak, dan kepada siapa saja dapat mengakses dan menonton video terdakwa tersebut," kata jaksa.

Jaksa mengatakan istilah-istilah yang dilontarkan Edy terkait Provinsi Kalimantan memuat tentang jin buang anak, genderuwo, hingga kuntilanak. Istilah itu, kata jaksa, telah merendahkan dan memperburuk citra Kalimantan di mata masyarakat Indonesia maupun dunia.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved