Berita Palangkaraya

Komunitas dan Pembela HAM Lingkungan Kalteng Rekomendasikan 5 Poin Penting Kepada Pemerintah

Konsolidasi Komunitas dan Pembela HAM Lingkunga, merekomendasikan 5 poin penting kepada Pemerintah terkait permasalahan HAM dan lingkugan di Kalteng

Penulis: Ghorby Sugianto | Editor: Sri Mariati
ISTIMEWA
Konsolidasi Komunitas dan Pembela HAM Lingkungan Kalteng di Hotel FIZ, Palangkaraya, Kamis (8/9/2022). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Saat ini masyarakat adat dan lokal di sekitar dan dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng), dapat dikatakan sedang mendapatkan tekanan dan berkonflik, dengan Pemerintah dan perusahaan adanya kebijakan dan proyek pembangunan.

Seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, pengembangan pangan food estate, perampasan tanah, pencemaran dan pengrusakan lingkungan, pengabaian hak masyarakat, kekerasan pelanggaran HAM dan sebagainya, menjadi pemicu konflik.

Menanggapi kondisi tersebut, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Yayasan Petak Danum dan LBH Palangkaraya, WALHI Kalteng merekomendasikan 5 poin penting kepada Pemerintah dalam Konsolidasi Komunitas dan Pembela HAM Lingkungan.

Ketua Pantia, Ihwan menuturkan, rekomendasi pertama adalah meminta penetapan segera kebijakan daerah Kalteng tentang alokasi 20 persen kebun plasma kepada masyarakat.

Baca juga: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Masuk Kategori Baik dan Memenuhi Target

Baca juga: GMNI Kaltim Menduga Penyebab Banjir di Sangatta Kutai Timur Akibat Kerusakan Lingkungan

"Kedua yakni meminta segera adanya pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat. Di mana saat ini drafnya sudah tersedia, maka segera di sahkan," tuturnya, Kamis (8/9/2022).

Selain itu, konsolidasi itu juga mengeluarkan rekomendasi tentang diadakannya kembali pelatihan paralegal dan hukum kritis, serta meminta ditingkatkan lagi pelatihan HAM Perempuan.

Pihaknya berharap rekomendasi yang telah di rumuskan tersebut dapat direalisasikan Pemerintah daerah, mengingat hal tersebut sangatlah penting bagi keberlanjutan eksistensi masyarakat di Bumi Tambun Bungai hingga masa mendatang.

"Kami berharap pemerintah dapat memperhatikan semua rekomendasi ini, karena ini bukan datang dari kami sebagai panitia, tetapi dari setiap perwakilan 25 orang masyarakat asal kabupaten yang hadir," tegasnya.

Baca juga: Walhi Kalteng: Pencabutan Izin Bermasalah Tepat Selesaikan Konflik Agraria dan Pemulihan Ekosistem

Munculnya rekomendasi itu, dia menilai tidak serta merta muncul. Namun ada yang melatar belakanginya.

Contohnya, kebijakan peraturan dan penerapannya yang belum mengakui dan melindungi kepentingan dan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Buruknya tata kelola hutan dan lahan dinilai menimbulkan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria, kemiskinan dan ketimpangan sosial. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved