Guru Demo Tolak Penghapusan Sertifikasi

Minta Kadisdik Kalteng Dicopot, Simak 8 Poin Tuntutan Massa Forum Guru Bersertifikasi Pendidik

Forum Guru Bersertifikat Pendidik, berdemo di depan kantor Disdik Kalteng menyampaikan tuntutan pada aksi, diantaranya copot Kadisdik Kalteng

Penulis: Pangkan B | Editor: Sri Mariati
TRIBUNKALTENG.COM/PANGKAN BANGEL
Massa aksi Forum Guru Bersertifikat Pendidik lakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kalteng, Selasa (6/9/2022). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Massa aksi tergabung dalam Forum Guru Bersertifikat Pendidik, berdemo di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah layangkan 8 tuntutan, Selasa (6/9/2022).

Tepatnya di Jalan DI Panjaitan, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Wakil Ketua Forum Guru Bersertifikat Pendidik, Leli Yusvita menyampaikan apa yang menjadi tuntutan se-Kalimantan Tengah.

“Terdapat 8 poin yang menjadi aspirasi tuntutan Guru Bersertifikat Pendidik dan Guru PPPK se-Kalimantan Tengah,” terangnya, Selasa (6/9/2022).

Tuntutan pertama, massa aksi meminta segera Revisi Pergub No.5 Tahun 2022, dan proses Revisi tidak melewati bulan September dan sesuai dengan draft aspirasi tuntutan Guru Bersertifikat Pendidik dan Guru PPPK.

Kedua, meminta dikembalikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru sertifikasi seperti tahun-tahun sebelumnya, yang dihilangkan dengan nominal Rp 1.500.000.

Baca juga: BREAKING NEWS, Ratusan Guru Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Disdik Kalteng

Baca juga: TKD Tak Dibayar, Ratusan Massa Forum Guru Bersertifikat Pendidik Geruduk Kantor Disdik Kalteng

Serta menolak keras pemangkasan nominal TPP menjadi 500.000 per bulan.

Ketiga, proses pembayaran TPP terhitung sejak bulan Januari dan rapelan tidak melewati akhir tahun 2022.

Keempat, Copot H A Syaifudi, dari jabatannya sebagai Kepala Disdik Kalteng karena sebagai sumber masalah dan selalu mengancam atau intimidasi guru-guru.

Kelima, bayarkan rapelan gaji, THR, dan tunjangan PPPK tidak dengan cara dicicil sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Keenam, kedudukan PPPK dalam Undang-undang ASN No 5 Tahun 2014 adalah sama dengan PNS, berhak dan mendapatkan TPP. Untuk itu dalam revisi Pergub nanti agar dimasukkan PPPK dalam daftar penerima TPP.

Ketujuh, jangan ada pengacaman atau intimidasi atas aksi damai yang dilakukan Guru Bersertifikat Pendidik dan PPPK dalam menuntut keadilan.

Baca juga: Bupati H Halikinnor Berikan Insentif Guru Mengaji di Kotim, Camat Diminta Lakukan Pendataan

Terakhir, aksi tidak akan bubar sebelum tuntutan kami dipenuhi dan aksi mogok mengajar se-Kalimantan Tengah, akan kami jalankan bila aspirasi kami tidak ditindaklanjuti dengan segera.

“Inilah yang kami tuntut kepada Kadisdik Kalteng, terkait hak-hak kami para Guru Bersertifikat Pendidik dan Guru PPPK di Kalimantan Tengah,” ungkap Leli Yusvitas.

“Jika tidak segera ditindaklanjuti, kami para guru akan mogok mengajar hingga tuntutan kami dapat terpenuhi,” tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved