Berita Kotim

Akhir Unjuk Rasa Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM, Waket DPRD Serahkan 3 Rekomendasi

Akhir aksi unjuk Rasa Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM di DPRD Kotim, pimpian DPRD memberi 3 Rekomendasi atas desakan kelompok mahasiswa.

Penulis: Devita Maulina | Editor: Fathurahman
Tribunkalteng.com/ Devita Maulina
Akhir aksi unjuk Rasa Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM di DPRD Kotim.Wakil Ketua I DPRD Kotim, Rudianur, bersama perwakilan mahasiswa, Rabbani, menyepakati tuntutan para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa pasca kenaikan harga BBM. Menyikapi tuntutan tersebut DPRD Kotim mengajukan 3 rekomendasi kepada Pemkab Kotim. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT -Akhir aksi unjuk Rasa Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM di DPRD Kotim, Wakil Ketua I DPRD memberi 3 Rekomendasi atas desakan kelompok mahasiswa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat memberikan 3 rekomendasi yang ditujukan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim.

3 poin rekomendasi tersebut merupakan hasil kesimpulan pada rapat dengar pendapat (RDP) para mahasiswa dengan DPRD Kotim dan Perwakilan Pemkab Kotim, yakni Kabag Hukum Setda Kotim Pintar Simbolon, juga dihadiri oleh Kapolres Kotim, AKBP Sarpani serta jajaran, dan Dandim 1015/Sampit Letkol Inf Abdul Hamid.

Rekomendasi tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kotim, Rudianur, yang bertindak sebagai pimpinan rapat kala itu.

“Setelah mendengarkan aspirasi dan pendapat, baik dari para mahasiswa, Pemkab Kotim, dan aparat penegak hukum, kami dari DPRD Kotim memberikan 3 rekomendasi kepada Pemkab Kotim,” ujarnya, mengawali pembacaan hasil RDP yang digelar di ruang paripurna DPRD Kotim, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: NEWS VIDEO, Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM, Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD

Baca juga: Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM, Menuntut Pemerintah & Aparat Tindak Penimbun BBM

Baca juga: Amankan Aksi Mahasiswa Kotim Tolak Kenaikan Harga BBM, Polres Turunkan 160 Personel Pengamanan

Ketiga rekomendasi tersebut antara lain, pertama Pemkab Kotim diminta segera menyampaikan aspirasi mahasiswa Kotim ke tingkat yang lebih memiliki kewenangan.

Kedua, Pemkab Kotim bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) sepakat dan menyetujui untuk mengusut tuntas dan menindak tegas mafia minyak tanah dan gas (Migas) di Kotim.

Untuk poin kedua tersebut Pemkab Kotim bersama FKPD diberikan waktu 1 minggu untuk merealisasikannya.

Lalu, poin ketiga Pemkab Kotim diminta segera memperbaiki infrastruktur zona pelajar dan mahasiswa di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Baamang, Kota Sampit.

Ketika rekomendasi tersebut disampaikan untuk menjawab tuntutan para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari itu. Yakni, meminta DPRD kotim mendesak pemerintah pusat untuk mengaudit BPH Satgas Migas dalam mengawasi regulasi penyaluran BBM subsidi dan non subsidi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved