Kotim Habaring Hurung

Kecewa Kontraktor Luar Tak Serius Kerjakan Proyek, Bupati H Halikinnor Gaet Aparat Penegak Hukum

H Halikinnor SH MM, mengungkapkan kekesalannya lantaran proyek pembangunan di wilayah terkesan dipermainkan kontraktor dari luar daerah tersebut.

Penulis: Devita Maulina | Editor: Fathurahman
tribunkalteng.com
Bupati H Halikinnor SH MM, mengungkapkan kekesalannya lantaran proyek pembangunan di wilayah ini seolah-olah dipermainkan oleh kontraktor dari luar daerah tersebut. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Pemkab Kotim merasa dipermainkan ulah rekanan dari luar kabupaten tersebut. Pasalnya, saat tender berani memasang harga rendah ketika dapat proyek tidak serius mengerjakannya.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor SH MM, mengungkapkan kekesalannya lantaran proyek pembangunan di wilayah terkesan dipermainkan oleh kontraktor dari luar daerah tersebut.

Untuk itu, ia meminta Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang Dan Jasa untuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memilih kontraktor yang kredibilitasnya terjamin untuk menjalankan program pembangunan daerah.

“Saya minta Kabag Pengadaan Barang Dan Jasa supaya berkoordinasi dengan APH. Saya ingin tidak ingin proyek yang sudah kita programkan dan susah payah mencari dananya tapi ternyata tidak selesai,” perintahnya, Minggu (4/9/2022).

Hal ini secara khusus ia sampaikan bagi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kotim, yang baru dilantik, yakni Yephi Hartady Periyanto ST.

Baca juga: Harga BBM Naik Usaha Travel di Sampit Terdampak, Tiket Naik 20 Persen Pemesan Pilih Batal

Baca juga: Harga Sembako di Palangkaraya Tetap Stabil, Belum Terpengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak

Baca juga: Harga Tiket Bus Segera Naik, Begini Tanggapan Penumpang di Terminal WA Gara Palangkaraya

Menurutnya, selama ini sering terjadi ada kontraktor dari luar daerah yang sengaja menurunkan biaya jauh dibawah standar agar mendapatkan proyek yang diprogramkan Pemkab Kotim.

Namun, saat sudah dijalankan pada akhirnya pekerjaan tidak selesai dan malah menjadi masalah, serta merugikan Pemkab Kotim.

Kerugian dalam hal ini memang bukan dari segi keuangan, karena dana proyek tidak dibayarkan jika pekerjaan tidak selesai. Tapi, menurutnya Pemkab Kotim tetap merasakan kerugian disebabkan pembangunan yang seharusnya terlaksana dan dana yang susah payah dianggarkan, namun berakhir tidak sesuai harapan.

“Memang kalau dananya tidak kita bayarkan, tapi tertahan. Tetap saja kita rugi waktu dan fisik. Contohnya, seharusnya tahun ini kita sudah ada tambahan 1 puskesmas dan bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat, tapi pada akhirnya tidak bisa digunakan karena tidak selesai,” jelasnya.

Maka dari itu, ia mewanti-wanti bidang Pengadaan Barang dan Jasa berkoordinasi dengan APH agar jangan sampai keliru dalam memilih kontraktor

Memang, sekarang telah ada kebebasan bagi pihak kontraktor untuk mengajukan penanganan proyek baik secara online maupun offline, tapi tetap harus ditelusuri dengan betul-betul. Jika kontraktor yang bersangkutan itu sudah memenuhi kualifikasi atau tidak, sesuai bidangnya atau tidak, dan dari segi profesionalitas juga harus diperhatikan.

“Yang kami inginkan itu kegiatan fisiknya, hasil pekerjaan yang bagus. Jangan sampai ada yang menembak untuk mendapat proyek itu, tapi akhirnya hasilnya tidak sesuai harapan,” tegas orang nomor satu di Kotim ini. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved