Berita Kotim

Bangunan Tanpa Izin di Sampit Diminta Dibongkar, Satpol PP Pemkab Kotim Beri Waktu Seminggu

Bangunan tanpa izin di Sampit diminta dibongkar, Petugas Satpol PP minta pemilik bangunan segera membongkarnya, dengan deadline selama seminggu.

Penulis: Devita Maulina | Editor: Fathurahman
Dok. Satpol PP Kotim untuk Tribunkalteng.com
Kasat Pol PP Kotim, Marzuki, bersama jajarannya mendatangi bangunan yang didirikan dengan menyalahi aturan. Pemilik bangunan langsung mendapat peringatan tertulis dan diminta untuk membongkar bangunan dalam kurun waktu satu minggu kedepan, Selasa (23/8/2022). 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT -Bangunan tanpa izin di Sampit diminta dibongkar, Petugas Satpol PP minta pemilik bangunan segera membongkarnya, dengan deadline selama seminggu.

Saat itu,Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyambangi sebuah bangunan yang terindikasi menyalahi aturan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kota Sampit, Selasa (23/8/2022).

Sebagian dari bangunan tersebut memakan ruang milik jalan atau bahu jalan yang ada didepannya melebihi standar yang dibolehkan.

Disamping itu, ketika didatangi pihak yang berwenang terhadap bangunan kios delapan pintu yang masih dalam proses pengerjaan itu tidak dapat menunjukan izin mendirikan bangunan (IMB).

Baca juga: Kuota Solar Subsidi Kotim Dievaluasi, PT Pertamina Kalteng Sambut Baik Rekomendasi DPRD Kotim

Baca juga: Patroli Tim PPRC Polda Kalteng, Amankan Seorang Pelajar SMA Palangkaraya Bawa Sajam di Jok Motor

Baca juga: 6 Sepeda Motor Pelajar Palangkaraya Untuk Balapan Liar, Terjaring Patroli Tim PPRC Polda Kalteng

Menanggapi hal tersebut, tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP, Marzuki, langsung mengambil tindakan tegas dengan memberikan peringatan tertulis kepada pihak terkait.

Dan meminta pemilik bangunan untuk membongkar bangunan tersebut dalam kurun waktu satu minggu.

“Tadi kami sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Ternyata benar. Ada bangunan permanen tanpa izin dan jelas-jelas melanggar aturan. Langsung kami beri peringatan dan minggu depan harus sudah dibongkar,” ujarnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim ini menegaskan dalam hal ini pihaknya tidak lagi melakukan tindakan persuasif, seperti imbauan atau sosialisasi. Karena hal tersebut sudah pernah dilaksanakan.

Oleh sebab itu, tindakan tegas pun diambil untuk memberikan efek jera kepada pihak yang bersangkutan. Bangunan yang didirikan menyalahi aturan maka harus dibongkar dalam waktu 1 minggu, baik itu dibongkar oleh pemilik atau dibongkar paksa oleh petugas yang berwenang.

Dalam hal ini, Marzuki mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) untuk mengerahkan alat berat guna membongkar paksa bangunan yang menyalahi aturan tersebut.

“Tadi pemiliknya memilih untuk membongkar sendiri jadi akan terus kami pantau, kalau dalam satu minggu ke depan belum dibongkar, saya sudah koordinasi dengan DPUPRPRKP untuk bawa alat berat langsung kami yang bongkar,” tegasnya.

Selain pembongkaran paksa, jika yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut maka Satpol PP akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

Dari pemeriksaan tersebut nantinya akan ditentukan jika yang bersangkutan dikenakan denda atau tindak pidana ringan (tipiring).

Hal ini dilakukan erat kaitannya dengan program Satpol PP, khususnya terkait peraturan daerah (perda) ketertiban umum dan keamanan masyarakat yang baru disahkan pada akhir 2021 lalu.

Salah satu pembahasannya adalah dalam rangka pembersihan, pemanfaatan, penggunaan ruang milik jalan yang tak terkecuali dan terus pihaknya jalankan.

“Kami tidak mau tau sumber dana pembangunan itu dari mana, mau itu dana sekolah, APBD, APBN, yang jelas penegakan perda ini harus jalan. Bupati juga sudah berpesan untuk tidak ada toleransi,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved