Berita Kotim

Pelayanan Terus Dimaksimalkan, Untuk Akreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup DLH Kotim

Dalam mendapatkan Akreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup DLH Kotim, Instansi ini terus berupaya memaksimalkan layanan kepada warga.

Penulis: Devita Maulina | Editor: Fathurahman
Tribunkalteng.com/ Devita Maulina
Salah seorang petugas UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotawaringin Timur sedang merapikan peralatan laboratorium yang telah digunakan. Senin (22/8/2022). Dalam mendapatkan Akreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup DLH Kotim, Instansi ini terus berupaya memaksimalkan layanan kepada warga. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT -Dalam upaya mendapatkan Akreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup DLH Kotim, Instansi ini terus berupaya memaksimalkan layanan kepada warga.

Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup ditargetkan mendapat akreditasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI).

Hal ini agar UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tersebut mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Serta, disisi lain dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim. Hal ini disampaikan oleh Kepala DLH Kotim, Machmoer, melalui Sekretaris DLH Kotim, Joni Parwoto.

“Kalau laboratorium kita terakreditasi maka masyarakat, khususnya perusahaan, yang ingin melakukan uji sampel mendapat kemudahan. Mereka tak perlu lagi mengirimkan sampel jauh-jauh ke Jakarta atau daerah lainnya, otomatis biaya pun lebih hemat,” ujarnya, Senin (22/8/2022).

Baca juga: Hasil Laboratorium Ikan Mati Akibat Sungai Tercemar, DLH Kotim Minta 4 PKS Lakukan Pembersihan

Baca juga: Ciptakan Lingkungan Kantor Bersih Narkoba, 110 Pegawai DLH Palangkaraya Dadakan Ikut Tes Urine

Baca juga: Gerakan Menuju Smart City, Pemkab Kotim Melaksnakan Bimtek Tahap III Bahas Program Unggulan

Joni menjelaskan, sejauh ini laboratorium yang berada di paling belakang kantor DLH itu sementara ini hanya mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan, namun belum dari KLHK. Sedangkan standar UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup perlu mendapatkan pengakuan dari dua kementerian tersebut.

Padahal, peranan laboratorium sangat menentukan dalam proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu dari produk yang dihasilkan.

Untuk mencapai keseragaman hasil analisis antar laboratorium dibutuhkan suatu standar. Penerapan standar ini pada umumnya dihubungkan dengan proses akreditasi yang dilakukan oleh laboratorium untuk berbagai kepentingan.

Namun, karena status akreditasi yang belum memenuhi standar maka untuk pengujian sejumlah sampel hanya bisa dilakukan dengan mengirimkan sampel ke laboratorium di luar daerah yang sudah memenuhi standar.

Bukan hanya pihak masyarakat, tapi DLH Kotim pun merasakan ketika harus mengirimkan sampel  keluar daerah. Tak hanya beban biaya, tapi pihaknya juga harus siap mengantri dengan sampel lainnya yang lebih dulu masuk ke laboratorium tujuan.

“Contohnya, ketika menguji sampel air Sungai Sampit kemarin untuk mengonfirmasi dugaan pencemaran, kami setidaknya mengirimkan 6 sampel dan masing-masing sampel nilainya jutaan. Jadi tidak sedikit biayanya,” jelasnya.

Untuk itu mulai awal tahun 2022 ini, pihaknya berupaya maksimal untuk memenuhi berbagai aspek yang diperlukan untuk akreditasi tersebut, baik dari segi peralatan maupun sumber daya manusia (SDM). Pihaknya, optimis perlahan tapi pasti, predikat tersebut dapat diraih.

“Pada saatnya siap semua maka akan kita ajukan akreditasi. Setelah itu kami akan lakukan sosialisasi ke perusahaan, bahwa tak perlu jauh-jauh lagi untuk menguji sampel, cukup di laboratorium kita saja,” lanjutnya.

Ia melanjutkan, dengan adanya akreditasi tersebut maka capaian PAD dari UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tentu akan meningkat. Apalagi, di Kotim terdapat banyak perkebunan kelapa sawit yang dalam waktu berkala perlu untuk melakukan uji sampel.

Adapun, untuk sementara dari target Rp 200.196.800 pada tahun 2021 lalu, pihaknya baru bisa mencapai sekitar Rp 56.592.000.
“Potensi laboratorium kita sebenarnya cukup besar. Hanya saja belum mendapat akreditasi dari KLHK. Kalau sudah nanti, tentu PAD kita juga akan meningkat,” pungkasnya. (*)

 

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved