HUT Kemerdekaan RI

HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Begini Sejarah Bendera Merah Putih dan Larangan Terhadap Bendera Negara

Sekarang bulan Agustus yang terdapat HUT Kemerdekaan RI yang disertai pengibaran Bendera Merah Putih, sebagai Bendera Negara

Editor: Dwi Sudarlan
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ilustrasi Pasukan Paskibraka bertugas menaikkan Bendera Merah Putih dalam upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. 

TRIBUNKALTENG.COM - Hari ini awal 'bulan sakral' Indonesia, yakni Agustus yang terdapat HUT Kemerdekaan RI yang disertai pengibaran Bendera Merah Putih, sebagai Bendera Negara.

Berikut sejarah Bendera Merah Putih disertai fungsi, tata cara penggunaan dan larangan terhadap Bendera Negara.

Tahun ini, bangsa Indonesia akan merayakan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI.

Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, peringatan HUT Ke -77 Kemerdekaan RI akan lebih semarak karena meski pandemi Covid-19 belum hilang sepenuhnya, pemerintah sudah melonggarkan protokol kesehatan seperti pengenaan masker. 

Baca juga: Download Gratis Link Logo HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Bertema Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat

Baca juga: Bendera Merah Putih Boleh Berkibar, Sanksi Dicabut WADA, Kenangan Sedih Juara Piala Thomas

Sudah menjadi rutinitas bahkan kewajiban, untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI dikibarkan Bendera Merah Putih sebagai Bendera Negara.

Pengibaran Bendera Merah Putih tak hanya di lapangan saat upacara peringatan tetapi juga di rumah dan kantor atau lembaga lain.

Ya, bendera adalah salah satu identitas sebuah negara.

Bendera Indonesia berwarna merah dan putih, tentu ada maknanya.

Warna merah menggambarkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian.

Sejarah Bendera Merah Putih

Dikutip dari Kemdikbud, kelahiran Bendera Sang Saka Merah Putih dilatarbelakangi oleh izin kemerdekaan dari Jepang pada 7 September 1944.

Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada para pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan.

Chuuoo Sangi In (badan yang membantu pemerintah pendudukan Jepang terdiri dari orang Jepang dan Indonesia) menindaklanjuti izin tersebut dengan mengadakan sidang tidak resmi pada tanggal 12 September 1944, dipimpin oleh Ir. Soekarno.

Hal yang dibahas pada sidang tersebut adalah pengaturan pemakaian bendera dan lagu kebangsaan yang sama di seluruh Indonesia.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved