Diduga Sarat Kepentingan Tertentu, Rektor UPR Elia Embang Bantah Ada Intrik Politik KKN Kebangsaan

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Diduga ada sarat kepentingan tertentu di dalam tubuh Universitas Palangkaraya (UPR), bahkan ada spanduk dengan tulisan kontroversial.

Terbentangnya spanduk bertuliskan 'Kampus zona netral, politik praktis dilarang masuk kampus' lalu 'Parpol masuk, ada apa dengan UPR', membuat pihak rektorat bereaksi.

Terlebih saat ini diadakannya KKN Kebangsaan yang dibuka secara resmi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beberapa hari lalu.

Rektor Universitas UPR Andrie Elia Embang membantah isu yang beredar di kalangan mahasiswa. Jika kegiatan KKN Kebangsaan memuat kepentingan intrik politik.

"Kami ingin membawa seluruh elemen berpartisipasi membangun bangsa. Tidak ada intrik politik. Ini membangun kader karakter bangsa, Kebangsaan yang dibangun oleh Soekarno," kata Andrie Elia Embang kemarin.

Baca juga: Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Beri Pembekalan KKN Kebangsaan, Ajak Mahasiswa Berperan Aktif

Baca juga: KSAD Dudung & Sekjen PDIP Hasto ke Palangkaraya Hadiri KKN Kebangsaan, 4 Lokasi Ini Diamankan

Menurutnya KKN Kebangsaan merupakan wadah untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045, yang diperkirakan ada 150 juta orang untuk mengisi berbagai lini.

Target KKN Kebangsaan di Bumi Tambun Bungai ini menurutnya dapat membawa seluruh elemen masyarakat untuk bersama membangun bangsa melalui generasi muda mahasiswa.

"Jadi jangan hanya kami di perguruan tinggi saja, namun juga semua elemen terlihat mulai dari orang politik, masyarakat terlibat, pelaku usaha terlibat. Kita harus melakukan koordinasi bersama-sama membangun Kalteng," ujarnya.

Baca juga: Tak Perlu Perpanjangan Masa Pendaftaran, Calon Rektor UPR Lebih dari 3 Orang, Langsung Verifikasi

Sebagai informasi, KKN Kebangsaan diikuti oleh sekitar 2.300 mahasiswa dan hadir di Kota Palangkaraya sebanyak 1.000 mahasiswa yang berasal dari 73 Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia.

Dan dihadiri oleh Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman di UPR saat pembukaan KKN Kebangsaan.

Mahasiwa menuding, hadirnya tokoh partai politik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak sesuai kapasitasnya dan cenderung memihak satu kekuatan politik. (*)