Berita Palangkaraya

Launching Film Perempuan Penjaga Kinipan, KLHK Terbitkan Surat Pencadangan Hutan Adat 6.825 Hektare

Talk Show dan launching film berjudul Perempuan Penjaga Kinipan digelar secara daring dan luring bertempat di Hotel Fovere, Palangkaraya

Penulis: Ghorby Sugianto | Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com/Ghorby Sugianto
Diskusi saat talk show dan peluncuran film Perempuan Penjaga Kinipan di Hotel Fovere, Palangkaraya, Kamis (30/6/2022). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Masyarakat Laman Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah harus menunggu lama terhadap pengakuan masyarakat Hukum Adat dan Hutan adatnya. Sejumlah regulasi masih dalam pelukan pemangku kebijakan.

Talk Show dan launching film berjudul Perempuan Penjaga Kinipan yang digelar secara daring dan luring bertempat di Hotel Fovere, Palangkaraya diikuti oleh KLHK, Akademisi, Penyuluh DLH Kalteng, Ketua adat komunitas adat Kinipan menjadi narasumber utama.

Film tersebut diawali dengan narasi teks 'Duwata berkata kepada Kahingai, di mana ayam putih itu terbang dan hinggap di situlah engkau membangun laman'.

Selanjutnya film tersebut, memotret perjuangan perempuan-perempuan dari desa Kinipan memperjuangkan haknya, pengakuan masyarakat Hukum Adat dan hukum adatnya hingga saat ini.

Baca juga: Akhir Manis 150 Hari Perjuangkan Keadilan, Kades Kinipan Bebas, Hak Hutan Adat Masih Jadi PR

Baca juga: Ketua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing: Penahanan Kades Wilem Hengki Upaya Kriminalisasi

"Berbicara dalam Permendagri 52 tahun 2014 ada unsur-unsur untuk menetapkan mereka. Dan saya berbicara disini bahwa lamandau itu sebenarnya memenuhi," kata Lektor Kepala FH UPR, Heriamariaty, Kamis (30/6/2022).

Dia menjelaskan dengan runut, alur perundang-undangan tentang pengakuan masyarakat hukum adat hingga hutan adatnya. Dari UUD 1945 sampai Surat Keputusan Kepala Daerah.

"Dari Konstitisinya kita sudah punya pengakuan masyarakat Hukum Adat di ketentuan pasal 18 b ayat 2, Hanya saja pengakuan tersebut menjadi sebuah persyaratan yang muncul pada level perundang-undangan," jelasnya.

Tingkat daerah, disusun peraturan perlindungan dan pengakuan masyarakay hukum adat.

Tingkat Peraturan Menteri Dalam Negeri, disarankan bahwa perlindungan dan pengakuan masyarakat Hukum Adat melalui surat keputusan bupati/walikota.

"Ada persyaratan dalam penetapan Hutan adat, masyarakat harus ada pengakuan terlebih dahulu terhadap masyarakat hukum adatnya," ungkap Heriamariaty.

Tetapi sampai hari ini untuk mendapatkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lamandau, Kalteng akan pengakuan masyarakat hukum adat belum didapatkan masyarakat Kinipan.

Baca juga: Sempat Tertunda, Hari Ini Sidang Pembacaan Tuntutan dari JPU Dugaan Tipikor Kades Kinipan

"Prosesnya tidak mudah dari konstitusi dasar yang bilang anda ini diakui loh. Tetapi pengakuan ini jadi pengakuan bersyarat," tambahnya.

Sementara itu, Direktur PKTHA, KLHK, Muhammad Said, mengatakan jika pihaknya telah menerbitkan surat pencadangan Hutan adat Kinipan seluas 6.825 hektare di Lamandau, sebagai progres pengajuan Hutan adat oleh masyarakat Kinipan 29 Juli 2020.

"Dalam surat tersebut memerintahkan kepada bupati agar menyelesaikan persoalan pengakuan masyarakat adat kinipan dan penetapan wilayah adatnya," pungkas Muhammad Said. (*)

 

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved