Sidang Kades Kinipan

Akhir Manis 150 Hari Perjuangkan Keadilan, Kades Kinipan Bebas, Hak Hutan Adat Masih Jadi PR

Akhir manis perjuangan masyarakat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah (Kalteng), setelah 150 hari menguras tenaga, Kades Kinipan Wilem Hengki bebas

Penulis: Ghorby Sugianto | Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com/Ghorby Sugianto
Kades Kinipan saat menemui massa demo yang rela berhujan-hujan mengawal sidang kasus korupsi yang menyeret dirinya di Pengadilan Tipikor, Palangkaraya, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Akhir manis perjuangan masyarakat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah (Kalteng), setelah 150 hari menguras tenaga, biaya, waktu bahkan air mata.

Untuk memperjuangkan keadilan bagi kepala desanya Wilem Hengki untuk membuktikan tak melakukan korupsi.

Masyarakat Desa Kinipan yang berjumlah kisaran 700 jiwa terebut, hari ini merayakan kemenangan rakyat yang diraih tak mudah.

Sorak sorai terdengar saat Majelis Hakim Erhammudin mevonis bebas Wilem Hengki saat persidangan di Pengadilan Tipikor Palangkaraya.

Majelis Hakim menilai Wilem Hengki tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair jaksa penuntut umum.

"Mengadili, memerintahkan terdakwa Willem Hengki agar dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan," kata Erhammudin, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Sempat Tertunda, Hari Ini Sidang Pembacaan Tuntutan dari JPU Dugaan Tipikor Kades Kinipan

Selanjutnya membacakan putusan yang berbunyi Memulihkan hak-hak terdakwa Willem Hengki dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Namun menurut Wilem Hengki, waktu 150 hari atau 5 bulanan tersebut telah merugikan secara biaya, waktu dan psikologi.

Pasalnya dia harus memikul stigma masyarakat sebagai koruptor, padahal menurutnya tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum itu.

"Saya merasa terbunuh karakter saya, yang paling berat adalah menanggung stigma koruptor di masyarakat saat menjadi terdakwa. Namun sekarang terbukti, saya tidak melakukan korupsi," jelas Wilem Hengki.

Dia juga membeberkan, orang yang paling bertanggung jawab mengenai hal ini adalah Bupati Lamandau yang seharusnya melakukan pembinaan, bukan membawa ke ranah hukum karena seorang kades merupakan bagian dari pemerintahan setempat.

Mandat sebagai Kades Kinipan yang harus mensejahterakan dan mewujudkan keadilan, membuat Wilem Hengki tegak lurus. Meski menerima konsekuensi seperti ini.

"Saya selaku kades tetap berkerja sama dengan pemerintah yang di atasnya. Harapannya pemerintah setempat juga memenuhi mandat. Karena kita semua ini kan karena mandat," ujar Willem Hengki.

Baca juga: Koalisi Keadilan Untuk Kinipan Serahkan Amicus Curiae di Pengadilan Negeri Palangkaraya

Dia menambahkan jika kasus ini merupakan pelemahan terhadap perjuangan masyarakat Kinipan akan pemenuhan hak hutan adat yang sudah bertahun-tahun mengendap.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved