Kapuas Kota Air

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat Pimpin Rakor Evaluasi PAD Tahun Anggaran Berjalan 2022

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat pimpin langsung rakor dan evaluasi PAD tahun anggaran 2022 yang bertempat di Aula Kantor Bappeda, beberapa hari lalu

Editor: Sri Mariati
HUMAS PEMKAB KAPUAS UNTUK TRIBUNKALTENG.COM
Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat saat memimpin langsung Rakor dan Evaluasi PAD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022, bertempat di Aula Kantor Bappeda, Selasa (31/5/2022). 

TRIBUNKALTENG.COM, KUALA KAPUAS - Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat pimpin langsung rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022, bertempat di Aula Kantor Bappeda, Selasa (31/5/2022).

Turut hadir juga pada kegiatan ini Anggota DPRD Kapuas Algrin Gasan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kapuas Andres Nuah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Kapuas, para Perbankan dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan ini orang nomor satu di Kapuas, meminta kepada seluruh jajarannya untuk lebih meningkatkan lagi PAD dengan menggali berbagai potensi yang ada.

Dengan cara saling bekerja sama, meningkatkan lagi koordinasi antar instansi penghasil, guna dapat mendapatkan target PAD sesuai yang diharapkan bahkan bisa melebihi.

“Pendekatan intensifikasi, ekstensifikasi dan penyesuaian tarif agar terus menerus dilakukan dengan harapan semua potensi PAD benar-benar terdata dengan baik, terpungut dengan baik pada tarif yang realistis,” ucap Ben.

Sementara itu dalam laporannya, Kepala BPPRD Andres Nuah menjelaskan bahwa PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan tujuan dari PAD ini untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah, untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan menjadi perhatian.

Selanjutnya adalah persiapan untuk penyusunan perda tentang pajak serta retribusi daerah sesuai UU HKPD.

Yang mana batas waktu penyusunan ini sampai dengan akhir 2023, kemudian persiapan Elektronisifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan menginginkan kontribusi OPD terkait dalam hal penyusunan reperda pajak dan retribusi daerah. (hms)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved