Berita Kalteng

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Tegaskan 20 Persen Plasma Sawit Harus Diserahkan Kepada Masyarakat

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meminta dan menegaskan agar plasma sawit 20 persen dapat diberikan kepada masyarakat, seusai aturan yang berlaku

Penulis: Ghorby Sugianto | Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com/Ghorby Sugianto
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran saat dijumpai awak media saat peringatan HUT ke 65 Kalteng di Kantor Gubernur Kalteng, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran meminta kepada pengusaha perkebunan sawit, agar menyerahkan plasma sawit sebesar 20 persen sesuai perundangan yang telah mengatur hal tersebut.

Tak tanggung-tanggung orang nomor satu Bumi Tambun Bungai ini juga siap pasang badan dan bertanggung jawab, untuk pencabutan izin perusahaan yang tidak menyerahkan plasma sawit 20 persen kepada masyarakat oleh bupati.

"Pak Ampera, Pak Koyem, Bupati Sukamara, Bupati Lamandau cabut izin yang tidak punya plasma sawit. Saya tanggung jawabnya. Bapak mencabutnya saya tanggung jawabnya," tegas Sugianto Sabran, di Aula Jaya Tingang beberapa waktu lalu.

Menurutnya, perusahaan yang melanggar hukum tidak boleh didiamkan. Meskipun punya teman, keluarga tidak pandang bulu untuk menegakkan peraturan demi harkat martabat kesejahteraan masyarakat Kalteng.

"2 periode ini kepala saya tidak pusing pak. Mau punya teman atau keluarga tidak punya plasma sawit cabut. Bupati mencabut saya di depan kita menghadap presiden," tegasnya.

Baca juga: Ajukan 11 Point Tuntutan, Puluhan Petani Plasma 11 Desa Demo DPRD Sintang Kalbar

Baca juga: Penyebaran Covid-19 Makin Tinggi di Kalteng, PMI Kotim Kewalahan Permintaan Plasma Konvalesen

Hal itu juga merupakan upaya mensejahterahkan masyarakat Kalteng yang kurang mampu hidup di sekitar perkebunan sawit dengan luasan yang berhektare-hektare.

Ungkap gubernur dua periode ini, adanya perkebunan sawit dengan luasan diperkirakan mencapai dua juta hektare, membuat masyarakat lokal suku Dayak yang tinggal di sekitar perkebunan, menjadi kehilangan sumber pendapatan.

Di mana masyarakat tidak bisa lagi berburu, kebun milik masyarakat rusak, sungai dan sekolah, kesehatan tidak diperhatikan.

"Saya siap pasang badan untuk angkat harkat dan martabat masyarakat Kalteng. Asal bupati berdiri. Kalau kita kompak tidak ada yang tidak mungkin. Ini untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Di Desa Pembuang Hulu, Ujang Iskandar Siap Perjuangkan Plasma untuk Masyarakat

Baca juga: Kalteng Jadi Piloting Pabrik Minyak Sawit Merah, Menteri Teten Sebut Untungkan Petani Swadaya

Dia menilai, masyarakat dari luar Kalteng menikmati plasma sawit, sedangkan Suku Dayak tidak. Ini merupakan perjuangan bersama yang harus diperhatikan dan diwujudkan dengan dukungan pimpinan daerah di kabupaten maupun di kota.

Sebagai informasi, Perusahaan Perkebunan yang mendapat izin untuk budi daya wajib membangun kebun masyarakat plasma sawit seluas 20 persen dari luas lahan. Jika selama tiga tahun tidak melaksanakannya akan dicabut perizinannya.

Demikian aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. PP yang terdiri atas 237 Pasal ini merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UCK) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tertanggal 2 Februari 2021. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved