Berita Kalteng

Pemprov Kalteng Raih WTP Kali Ke-8, Gubernur Sugianto Perintahkan Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke 8 berturut-turut.

Penulis: Ghorby Sugianto | Editor: Fathurahman
tangkapan layar
Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke 8 berturut-turut. 

Capaian ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng tahun Anggaran 2021.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD provinsi setempat, dari Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Republik Indonesia Dori Santosa. 

Saat Rapat Paripurna ke-8 Penyerahan LHP BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah masa persidangan I Tahun Sidang 2022, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Dansatbrimob Polda Kalteng: Personel Harus Siap Menjaga Keamanan, Ketertiban di Kalteng & Nasional

Baca juga: Festival Budaya Isen Mulang 2022, Lomba Karungut Wajibkan Peserta Menyanyikan Lagu Isen Mulang

Baca juga: VIDEO Binal, Berita Kriminal: Polisi Kalteng Dianiaya dan Istri Habisi Nyawa Selingkuhan Suami

Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan pada hari ini merupakan petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik, terkait pengelolaan keuangan di masa mendatang. 

Dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan tentu diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dalam pelayanan masyarakat. 

"Untuk itu, saya menginstruksikan kepada saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh kepala Perangkat Daerah agar segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK," kata Sugianto Sabran

Dia menambahkan, agar tidak perlu menunggu selama 60 hari kerja, tetapi secepatnya ditindaklanjuti, baik temuan yang bersifat administratif maupun yang menyangkut pengembalian kerugian. 

Dalam sambutannya, Dori Santosa mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemprov Kalteng Tahun 2021 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. 

Selanjutnya, posisi keuangan Pemprov Kalteng tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved