Berita Palangkaraya

Pemko Palangkaraya Kembali Raih WTP, BPK Kalteng: Dugaan Korupsi Bibit Jambu Kristal Masih Proses

Untuk ketiga kalinya Pemko Palangkaraya meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalteng di masa kepemimpinan Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin,

Penulis: Ghorby Sugianto | Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com/Ghorby Sugianto
Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin saat menerima opini WTP kali ke 3 berturut-turut di masa kepemimpinannya di Aula Auditorium BPK RI Perwakilan Kalteng, Jumat (13/5/2022) sore. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangkaraya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di masa kepemimpinan Wali Kota Fairid Naparin untuk kali ke 3 secara berturut-turut.

Setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021 disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Dari 2019, 2020, 2021. Alhamdulilah Pemerintah Kota Palangkaraya mendapatkan opini WTP," kata Fairid Naparin, Jumat (13/5/2022).

Untuk tindak lanjut dari BPK RI Perwakilan Kalteng, dia mengatakan semaksimal mungkin akan menindaklanjuti selama 60 hari sesuai waktu yang diberikan.

Adapun yang kerap menjadi permasalahan di Kota Palangkaraya adalah tentang aset dan potensi Pendapat Asli Daerah (PAD).

"Khususnya di Kota Palangkaraya persoalan aset cukup besar. Satu persatu Itu akan kami selesaikan," tambahnya.

Baca juga: Dianggap Mengganggu Lampu Lalu Lintas di Kota Palangkaraya, Dishub Tindak Tegas Pengamen

Mengenai persoalan dugaan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) jambu kristal Dinas Pertanian dan Ketahananan Pangan Kota Palangkaraya yang sedang dalam tahap penyidikan.

Fairid Naparin membantah jika hal itu tidak termasuk dalam temuan BPK.

"Tidak ada. Tanyakan ke BPK. Jika ada pasti ada di bunyian temuan. Kalau kami, apapun itu, sesuai rekomendasi pasti kami tindaklanjuti," tegas Fairid Naparin.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Agus Priyoni menanggapi, hal tersebut.

Menurutnya dugaan tipikor jambu kristal termasuk dalam laporan permintaan penghitungan kerugian negara dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

Baca juga: Aniaya Polisi Kalteng Pakai Sajam, Dua Honorer DLH Pemko Palangkaraya Terancam 9 Tahun Penjara

"Itu belum selesai, masih proses. kami punya unit investigasi. Itulah yang menangani seperti permintaaan penghitungan kerugian negara," ucap Agus Priyono.

Dia menilai, daerah yang mendapatkan opini WTP tidak harus bersih. Karena opini WTP sendiri bukan dimaksudkan untuk memberikan jaminan tidak ada korupsi.

"WTP itu adalah salah satunya. Kalau dia dapat kita punya materialitasnya. Jika fraudnya (kecurangan) di bawah materialitas itu cuma temuan, tidak berdampak pada penyajian," bebernya.

Baca juga: Pemprov Kalteng Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Ketujuhkalinya dari BPK RI

"Sederhananya, materialitas nilainya 1 milar, temuannya 10 juta. Otomatis 10 juta itu tidak mempengaruhi kan. Mungkin sulit dipahami, namun caranya seperti itu," terangnya.

Agus Priyono juga menegaskan jajaran di BPK Perwakilan Kalteng akan menjaga marwah intergritas tidak menerima suap maupun gratifikasi.

"Bahwa kita tidak menerimanya suap maupun gratifikasi. Jika ada pemda yang mengatasnamakan BPK seperti itu. tidak benar," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved