Berita Palangkaraya

Presiden Jokowi Larang Ekspor CPO, Harga Kelapa Sawit Kalteng Anjlok Jadi Rp 2.200 Perkilogram

"Saat ini harga kelapa sawit Rp 2.200 per kg yang sebelumnya Rp 3.200 per kg," kata Dwi Dharmawan, Selasa (26/4/2022). 

Penulis: Ghorby Sugianto | Editor: Fathurahman
istimewa
Aktifitas karyawan perkebunan besar swasta (PBS) Kelapa Sawit di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Ketua Umum GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Dwi Dharmawan mengungkapkan dampak usai Presiden RI Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor CPO

Menurutnya, larangan ekspor yang akan diberlakukan 28 april 2022 ini sudah berimbas kepada harga kelapa sawit yang terjun bebas di Kalteng. 

"Saat ini harga kelapa sawit Rp 2.200 per kg yang sebelumnya Rp 3.200 per kg," kata Dwi Dharmawan, Selasa (26/4/2022). 

Menurutnya, Harga kelapa sawit turun berkisar Rp 1.000 ini akan terus di monitoring perkembangannya, karena adanya market isu larangan ekspor CPO yang diumumkan Presiden sendiri.

Baca juga: Souvenir Mandau Dayak, Disenangi Wisatawan Lokal dan Turis Asing Kala Berkunjung ke Palangkaraya

Baca juga: Wisata Palangkaraya, Kunjungi Sejarah Tugu Soekarno Hingga Nikmati Kuliner Sungai Kahayan

Baca juga: Palangkaraya PPKM Turun ke Level 2 Covid-19, 21 Kelurahan Sudah Zona Hijau

"Kami memonitor dulu pak, karena kami masih belum dapat arahan jenis apa yang tidak boleh diekspor. Kita tunggu arahan dari bapak Presiden," jelas Dwi Dharmawan. 

Dia menambahkan, jika ada kepastian dari pemerintah terkait kelapa sawit, dia berharap tidak ada pengaruh. Karena harga kelapa sawit internasional cukup bagus. 

Sementara itu, Saat ini pihaknya masih ekspor kelapa sawit hingga tanggal 28 April 2022 sesuai berita yang ada media larangan ekspor CPO

Lebih lanjut, Dwi Dharmawan akan memberikan masukan kepada pemerintah jika ada dampak larangan ekspor CPO tersebut. 

"Terutama ini kan terkait harga TBS, kalau kami tetap di pusat, GAPKI Pusat akan memberikan masukan kepada Dirjen Perkebunan," tuturnya. 

Namun sekarang ini, informasi yang didapatkan, Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian sudah menerima banyak laporan penurunan TBS.

Dalam surat edaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bernomor 165/KB.020/3//04/2022, pelarangan ekspor hanya diterapkan pada refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit (MGS).

Hal tersebut merespon keputusan sepihak pabrik kelapa sawit (PKS) yang menurunkan secara sepihak harga tandan buah segar (TBS) petani dengan kisaran Rp 300-1.400 perkilogram.

Kementan juga menginstruksikan para Gubernur untuk mengirimkan surat edaran kepada bupati atau walikota sentra sawit. 

Mereka diminta agar perusahaan sawit di wilayahnya untuk tidak menetapkan harga beli TBS perkebunan secara sepihak atau di luar harga beli yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS tingkat provinsi.

Kondisi tersebut berpotensi melanggar ketentuan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Serta dapat menimbulkan keresahan, selanjutnya berpotensi menimbulkan konflik petani sawit dengan PKS.(*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved