Berita Kalsel

Sidang Korupsi Dinas PUPR HSU, Bupati Non Aktif H Abdul Wahid Disebut Terima Fee Proyek Sejak 2015

Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (25/4/2022) kembali menggelar sidang korupsi suap fee proyek di lingkungan Dinas PUPR Hulu Sungai Utara (HSU).

Editor: Fathurahman
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Tiga saksi diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian dalam perkara dugaan korupsi fee proyek di Kabupaten HSU dengan terdakwa Bupati HSU Nonaktif, Abdul Wahid, Senin (25/4/2022). 

TRIBUNKALTENG.COM, BANJARMASIN - Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (25/4/2022) kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi suap fee proyek di lingkungan Dinas PUPR Hulu Sungai Utara (HSU).

Persiangan tersebut dengan terdakwa Bupati HSU non-aktif, H Abdul Wahid.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Yusriansyah, tiga saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Mereka yakni Mantan Plt Kadis PUPRP HSU, Agus Susiawanto serta dua Mantan Ajudan Bupati HSU Abdul Latif dan Adi Hidayat.

Baca juga: Kepala OJK Kalteng Ingatkan Jelang Idul Fitri, Waspadai Maraknya Pinjaman Online & Investasi Ilegal

Baca juga: NEWS VIDEO, Selang Gas Bocor Diduga Penyebab Bengkel Ban Mitra Jaya Palangkaraya Terbakar

Baca juga: Bupati Dua Periode Kapuas Ben Brahim Mengajak Menjaga Kerukunan dan Persatuan Antarsesama

Dari fakta persidangan pemeriksaan saksi ini, terungkap permintaan fee proyek yang diduga dilakukan terdakwa Abdul Wahid kepada para kontraktor pemenang proyek melalui oknum pejabat di Dinas PUPRP HSU sudah berlangsung bahkan sejak Tahun 2015.

Saat itu, saksi Agus tengah menjabat sebagai Kabid Binamarga merangkap sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP HSU.

"Tahun 2015. Perintah langsung. Uangnya dari rekan kontraktor di bidang saya, Binamarga," ujar saksi Agus.

Pada waktu itu terang Agus fee yang diserahkan oleh terdakwa sebesar enam hingga delapan persen.

Meskipun diakuinya, saat itu besaran fee tersebut bukan Abdul Wahid yang mengusulkan.

Saksi menerangkan, adanya perintah untuk memberikan fee saat itu hanya terbatas pada proyek-proyek pekerjaan yang dilelang dan sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kalau penunjukan langsung tidak," ujar Agus.

Dari sejumlah penarikan fee itu, saksi agus setidaknya mengingat pernah memintakan fee tersebut kepada tiga kontraktor pemenang lelang proyek pekerjaan Bidang Binamarga.

Sedangkan dua saksi lainnya yaitu Abdul Latif dan Adi Hidayat, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum KPK dan Penasihat Hukum Terdakwa mengorek kesaksian terkait teknis penyerahan uang fee tersebut.

Ditemui pasca persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK, Titto Jaelani menilai kesaksian Agus Susiawanto sangat mendukung pembuktian dakwaan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved