Berita Kalteng

Larangan Ekspor CPO dan Migor, Pemerhati Sosial Kalteng Menilai Berpotensi Terjadi Penyeludupan

Larang ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng (Migor) mendapat tanggapan pemerhati sosial  di Kalteng, Muhammad Gumarang, Senin (25/4/2022).

Editor: Fathurahman
ISTIMEWA
Pemerhati Sosial dan perkebunan yang juga Mantan Ketua Gabungan Perusahaan Perkebungan Seluruh Indonesia (GPPI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Gumarang. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Minyak Goreng (Migor) mendapat tanggapan pemerhati sosial  di Kalimantan Tengah, Muhammad Gumarang, Senin (25/4/2022).

Mantan Ketua Gabungan Perusahaan Perkebungan Seluruh Indonesia (GPPI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ini menilai, kebijakan tersebut bisa memicu terjadinya penyelundupan CPO atau minyak goreng  ke negara tetangga.

Potensi penyelundupan Ini sebut, Tokoh Muda di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ini, sangat besar.

Baca juga: Dampak Larangan Ekspor CPO dan Migor, Harga Jual Buah Sawit Petani Mandiri Kalteng Anjlok

Baca juga: Pastikan Produksi Bahan Dasar Minyak Goreng Lancar, Kapolda Kalteng Pantau Pabrik CPO di Kotim

Baca juga: M Gumarang : Harusnya Harga Minyak Goreng Daerah Penghasil CPO Kalteng Lebih Murah

Apalagi larangan tersebut dibuat di saat harga CPO dan Minyak goreng di luar negeri saat ini lagi tinggi-tingginya.

Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kotawaringin Timur (Kotim) ini mengatakan, sisi negatifnya rawan akan penyeludupan cpo dan minyak goreng terutama ke negara tetangga yang berbatasan langsung.

"Ini akibat adanya margin yang sangat menggiurkan bagi pelaku usaha atau spikulan nantinya bila dijual ke negara tetangga," ungkapnya.

Dia mencontohkan, Malaysia merupakan Negara jiran sebagai pesaing Indonesia dalam ekspor minyak goreng dan CPO.

Namun kenyataannya ada perbedaan yang menyolok terhadap khususnya harga minyak goreng jauh lebih murah dan tidak ada gejolak badai sunami kelangkaan minyak goreng.

Ini, bukan berarti tidak ada permasalahan, ada permasalahan namun tidak significan seperti di Indonesia yang sampai sekarang.

"Kemaren minyak goreng langka, sekarang sudah beredar/normal dipasaran namun harganya melonjak sehingga biaya hidup masyarakat jadi naik tidak seimbang dengan kenaikan penghasilan masyarakat ekonomi menengah ke bawah apalagi masyarakat miskin," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved