Dampak Larangan Ekspor CPO dan Migor, Harga Jual Buah Sawit Petani Mandiri Kalteng Anjlok

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengumumkan akan melarang ekspor minyak goreng, termasuk bahan bakunya yakni CPO (Crude Palm Oil) mulai, Kamis 28 April 2022, mulai membawa dampak bagi petani sawit mandiri di Kalteng.

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diumumkan setelah menggelar rapat bersama para menteri pada Jumat (22/4/2022) lalu.

Dalam rapat tersebut diputuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng  (CPO) dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan.

Hal tersebut disiarkan melalui keterangan videonya yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Pastikan Produksi Bahan Dasar Minyak Goreng Lancar, Kapolda Kalteng Pantau Pabrik CPO di Kotim

Baca juga: M Gumarang : Harusnya Harga Minyak Goreng Daerah Penghasil CPO Kalteng Lebih Murah

Baca juga: Kenaikan Harga Batu bara dan CPO Berdampak Positif Bagi Kalteng, Dana Bagi Hasil Meningkat

Kontan saja kebijakan tersebut berdampak pada petani sawit mandiri di Kalimantan Tengah, karena saat ini harga jual ditingkat tengkulak langsung anjlok.

"Surat Keputusan (SK) terkait keputusan Presiden belum terbit, tapi kami dilpangan sudah mengalami dampaknya, harga jual sawit langsung anjlok," ujar Hatir Sata Tarigan, salah satu petani sawit Mandiri di Palangkaraya, Senin (25/4/2022).

Hatir mengungkapkan, harga sawit turun Rp1000 rupiah perkilograamnya,  akibat adanya pengumuman pemerintah untuk melarang ekspor CPO ke luar negeri tersebut.

Padahal, sebelumnya harga penjualan tandan buah segar (TBS) sawit cukup tinggi hingga mencapai Rp 3.500 perkilogramnya di pabrik.

Diungkapkan dia,  pihaknya sangat prihatin dengan adanya keputusan tersebut, apalagi mereka juga kena dampak sebagai petani sawit mandiri.

Bukan hanya itu ungkapnya, kenaikan juga terjadi pada harga pupuk untuk pohon sawit."Saat ini harga pupuk juga naik hingga 100 persen, ini sangat memukul kami sebagai petani sawit mandiri," terangnya.

Dia berharap ada kebijakan dari pemerintah yang tidak merugikan petani mandiri."Hendaknya ada perlindungan kepada kami petani masyarakat atau petani mandiri ini, karena kebijakan itu juga berdampak kepada kami," ujarnya.

Hatir malah menduga, terjadinya kelangkaan minyak goreng atau tingginya harga minyak goreng dalam negeri dampak dari ulah para spekulan.

"Tetapi ketika pemerintah pusat mengluarkan kebijakan larangan ekspor CPO, petani mandiri juga terkena dampaknya," katanya. (*)