Berita Palangkaraya

Pemprov Kalteng & 14 Kabupaten 1 Kota Serahkan Hasil Tindaklanjut LHP BPK, Kobar Tertinggi TLRP

rovinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) beserta 14 kabupaten dan kota, menyerahkan LHP ke BPK RI perwakilan Kalteng, yang akan diperiksa selama 3 bulan

Penulis: Ghorby Sugianto | Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com/Ghorby Sugianto
14 Kabupaten dan Kota di Kalteng serta Provinsi Kalteng saat penyerahan laporan keuangan tahun 2021 di Auditorium BPK Kalteng RI, Jumat (18/3/2022). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) beserta 14 kabupaten dan kota, menyerahkan laporan hasil pemeriksan (LHP) keuangan  kepada BPK RI Perwakilan Kalteng.

Sesuai peraturan setiap masing-masing daerah paling lambat 3 bulan setelah awal tahun menyerahkan LHP keuangan masing-masing daerah.

Yang tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pada pasal 56 ayat (3), bahwa Gubernur, Bupati, Walikota menyampaikan laporan keuangan kepada BPK RI Perwakilan Kalteng paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Agus Priyono, Ketua BPK RI Perwakilan Kalteng, menyambut baik penyerahan laporan keuangan yang telah diserahkan masing-masing daerah.

"Mengapresiasi kepada setiap daerah yang semuanya sudah menyerahkan laporan Keuangan tepat waktu. kita berharap medapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Agus Priyono, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Pemprov Kalteng Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Ketujuhkalinya dari BPK RI

Dia mengatakan, jika opini WTP bukan tujuan akhir, namun setiap daerah harus mengupayakan setiap rupiah harus untuk kesejahteraan masyarakat.

Karena saat ini menurutnya indeks pembangunan sumber daya manusia masih rendah di Kalteng, terkait pendidikan, kesehatan dan daya jual beli masyarakat.

Agus Priyono juga membeberkan, jika Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) penting.

Kabupaten Kotawaringin Barat, menduduki posisi tertinggi dalam TLRHP dengan capaian 98 persen, posisi kedua Kotawaringin Timur 94 persen.

Sementara posisi terbawah ada Kabupaten Barito Selatan 74 persen dan posisi terbawah kedua Provinsi Kalteng 77 persen.

"Untuk TLRP secara keseluruhan di Kalteng sudah sesuai rekomendasi nasional," tutur Agus Priyono.

Baca juga: Sukses Susun Laporan Keuangan Raih WTP, Menkeu Beri Penghargaan ke Pemkab Seruyan

Namun dirinya meminta, kepada setiap wilayah agar terus meningkatkan TLRHP dan memberikan laporan Keuangan lebih cepat tahun besok di Februari 2023.

"Saya harap kita bisa lebih cepat menyerahkan laporan keuangan tahun besok di Februari, karena kalau daerah lain bisa kita juga bisa," tandasnya.

Untuk rencana pengadilan laporan Keuangan setiap wilayah dijadwalkan 60 hari.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved