Berita Katingan

Korupsi Pembangunan Jalan Tembus 11 Desa Katingan Hulu Rugikan Negara Rp 2.107.850.000

Kasus tindak pidana korupsi Pembangunan jalan sepanjang 43 kilometer tembus 11 Desa di Kecamatan Katingan Hulu rugikan negara Rp 2.107.850.000.

Editor: Fathurahman
istimewa
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalteng, Douglas Pamino Nainggolan (tengah) saat memberikan penjelasan terkait kasus Korupsi Pembangunan Jalan Tembus 11 Desa Katingan Hulu Rugikan Negara Rp 2.107.850.000. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Kasus tindak pidana korupsi Pembuatan jalan sepanjang 43 kilometer tembus 11 Desa di Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah merugikan keuangan negara mencapai Rp 2.107.850.000.

Proses hukum kasus tersebut sudah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya. Bahkan, Pengadilan Negeri Palangkaraya telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, Selasa, 08 Maret 2022, lalu dengan terdakwa Hernadie.

Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut diketuai Dr. Alfon, S.H., M.H, sedangkan Irfanul Hakim, S.H dan Kusmat Tirta Sasmita, S.H masing -masing sebagai hakim anggota.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) Iman Wijaya melalui Asisten Tindak Pidana Khusus Douglas Pamino Nainggolan, Rabu (16/3/2022) menjelaskan, dalam putusan Putusan Nomor : 38/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Plk tanggal 08 Maret 2022, Majelis hakim sudah menjatuhkan putusan.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Desa, Pemkab Persilakan Kejati Kalteng Proses Hukum Mantan Camat Katingan Hulu

Baca juga: Palangkaraya, Katingan, Kapuas & Kotim Kembali PPKM Level 3, Level 2 di 8 Daerah, Ini Daftarnya

Baca juga: NEWS VIDEO, Delapan Orangutan BOSF Dilepasliarkan di Kawasan TN-BBBR Katingan

"Terdakwa Hernadie dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair," jelasnya.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hernadie dengan pidana penjara selama 4 tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana pejara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka HAT.

"Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp. 10.000," ujarnya.

Adapun Hal-hal yang memberatkan diantaranya Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HAT telah mengakibatkan terjadinya merugikan keuangan Negara.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved