Berita Palangkaraya

Ketua Korwil SBSI Kalteng Hatir Sata Tarigan Apresiasi Presiden Jokowi Minta Revisi JHT

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Hatir Sata Tarigan, menyampaikan penolakan terkait permen dan revisi JHT

Penulis: Devita Maulina | Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com/Achmad Maudhody
Ilustrasi serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT), penuh pro dan kontra dari segala sektor.

Polemik tersebut karena aturan JHT yang dirasa tidak berpihak kepada para buruh, dana JHT baru bisa dicairkan ketika memasuki masa pensiun 56 tahun.

Karena dinilai banyak menuai kritikan maka Presiden Jokowi meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait dengan JHT.

Hal tersebut diapresiasi Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Hatir Sata Tarigan, menyampaikan penolakan terkait dengan peraturan kementerian tersebut dan mendukung revisi JHT oleh presiden.

"Tentu sangat menolak dengan peraturan JHT karena itu merupakan uang buruh yang dipotong sebesar 5,6 persen setiap bulannya untuk keperluan JHT," ujarnya kepada Tribunkalteng.com, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: SBSI Kalteng Menentang Kebijakan Pencairan JHT pada Usia 56 Tahun oleh Menaker

SBSI Kalteng jelas menolak uang yang dipotong setiap bulannya merupakan hak buruh bagaimana nasib buruh yang mungkin di PHK jauh sebelum usia 56 tahun.

"Sebaiknya karena itu merupakan uang buruh, ketika buruh tidak lagi bekerja maka berikanlah kebebasan untuk mengambil uang tersebut karena uang tersebut merupakan hak dia yang dipotong setiap bulannya," terangnya.

Aturan JHT terkesan jauh dari aspirasi publik dan seharusnya disusun dengan kehati-hatian, dan pemerintah baru akan mengubah setelah banyak penolakan dari publik.

Baca juga: Polemik JHT Cair di Usia 56 Tahun, Buruh Siap Aksi, Berikut Aturan di Permenaker Nomor 2 Tahun 2022

"Jika memang JHT ini terdapat bantuan dari pemerintah dalam pembiayaan setiap bulannya bisa jadi aturan ini digunakan, namun yang terjadi JHT ini sepenuhnya adalah uang buruh dan pemerintah terlalu jauh untuk mengatur hal tersebut," tegas mantan anggota DPRD Kota Palangkaraya tersebut.

Harapannya presiden dapat mengawal terkait JHT ini, karena ini menyangkut hidup para pekerja buruh dan Jasa Tarigan sangat mengapresiasi atas tindakan Jokowi yang meminta Menaker untuk di revisi kembali.

Baca juga: Polemik Pencairan JHT Usia 56 Tahun, Staf Khusus Menteri Ibaratkan Pohon Jati, Begini Penjelasannya

"Kepada pemerintah jangan sampai JHT ini ditahan sampai usia 56 tahun, kapan buruh perlu harapannya bisa langsung diambil karena bisa jadi saat ia berhenti bekerja uang tersebut akan digunakan sebagai perpanjangan hidup keluarga buruh,"pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved