Rapat dengan Komisi III DPR RI, Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ungkap Atasi Over Kapasitas Lapas

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kemenkumham Kalteng), Senin (21/2/2022).

Dalam kunjungannya, anggota Komisi III DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya dan para pimpinan jajaran Kemenkumham Kalteng.

Juga dengan pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Pertemuan berlangsung di Aula Kahayan Kantor Kemenkumham Kalteng.

Dalam pertemuan itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, Ilham Djaya mengungkapkan beberapa lapas mengalami over kapasitas.

“Kapasitas lapas di Kalteng hanya sebanyak 2.221 kamar huni, namun jumlah tahanan dan narapidana sebanyak 4.603 orang,” ujar dia. 

Karena itu, terdapat 2.382 kelebihan narapidana dan tahanan di seluruh lapas di Kalteng.

Angka kelebihan kapasitas itu secara total mecapai 107,25 persen, meski di beberapa lapas ada yang mengalami over kapasitas hingga 270 persen.

“Meski 107,25 masih normal, namun hal tersebut harus diperbaiki,” ungkap Ilham Djaya.

“Kendala yang dialami adalah fisik bangunan, sehingga kami harus melakukan penyebaran bahkan terdapat bebeberapa daerah yang lapasnya digabung,” lanjut dia. 

Seperti di Lamandau, tahanan dihibahkan ke lapas Pangkalanbun, sementara dari Seruyan ke Kotim.

Selain over kapasitas, terdapat pula lapas yang bangunannya rusak parah dan terkena bencana alam.

“Lapas di Sukamara terdapat lubang yang besar pada tembok, sehingga terlihat seperti lapas terbuka,” kata Ilham Djaya.

Selain itu, lapas di Kapuas dan Buntok juga terkena dampak banjir.

“Apabila terjadi banjir, Lapas Kapuas dan Buntok akan terendam, sehingga para tahanan dan narapidana pun ikut terdampak,” kata Ilham Djaya.

Selain itu PAGU Anggaran Kemenkumham Kalteng sebesar Rp 153.764.967.000  hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 142.762.469.392.

“Tidak sinkronnya PAGU anggaran dan realisasi karena ada sisa anggaran, tidak turun. Serta terdapat Rp 5.143.343.000 anggaran yang terblokir,” ucap Ilham Djaya.

Selain itu, Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Ilham Djaya mengungkapkan permasalahan dan langkah yang dilakukan Kemenkumham Kalteng. 

“Pertama, terkait dengan permohonan remisi narapidana yg diusulkan dalam 2 tahun terakhir, semuanya diterima namun tetap sesuai dengan aturan dan syarat remisi yang sudah ditentukan,” katanya. 

Kedua, terkait dengan isu peredaran narkotika di lapas sudah diawasi melalui oordinasi dengan Kepolisian dan BNNP. 

“Terakhir, persoalan dengan kelebihan kapasitas yang meningkat 100 persen, kami selalu dorong untuk menekan angka ini dengan program asimilasi rumah dan integrasi serta kendala nya adalah keterbatasan/ kurangnya fisik bangunan misalnya total kamar yang dimiliki 25 kamar hanya bisa digunakan 2/3 nya,” ucap Ilham Djaya.

Sementara Ketua Tim Komisi III DPR RI, Desmon Junaidi Mahesa mengatakan kunjungan kerja mereka bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi yang ada di Kalteng, sesuai tugas konstitusional dan fungsi legislasi mereka.

“Pengawasan dan penganggaran untuk itu kami melihat langsung ke daerah apakah mitra kerja kami sudah menjalankan fungsi-fungsi tersebut hingga ke bawah. Hingga apa yang kami lakukan dalam rapat-rapat pengawasan legislasi telah dilaksanakan hingga level paling bawah di daerah,” kata Desmond Junaidi Mahesa.

Acara tersebut pun diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan plakat dari Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Jaya kepada Desmind Junaidi Mahes. (*)