Kuasa Hukum Minta Edy Mulyadi Diproses UU Pers, Tanggapan Dewan Pers dan Pakar Hukum Terasa Menohok

Menanggapi permintaan kuasa hukum Edy Mulyadi, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar melontarkan jawaban menohok

Editor: Dwi Sudarlan
Tribun Kalteng/Muhammad Lamsi
Aksi damai Koalisi Ormas Kalteng mengecam pernyataan Edy Mulyadi yang dinilai menghina Kalimantan, di kawasan Tugu Soekarno, Palangkaraya, Senin (24/1/2022) lalu. Jumat (28/1/2022), Edy Mulyadi tidak hadir di pemeriksaan Mabes Polri, kuasa hukumnya mempermasalahkan prosedur pemanggilan dan meminta diproses menggunakan UU Pers. 

TRIBUNKALTENG.COM - Usai mempermasahkan prosedur pemanggilan oleh polisi, kuasa hukum Edy Mulyadi kini meminta kliennya diproses menggunakan UU Pers, berikut tanggapan pakar hukum dan wakil ketua Dewan Pers yang terasa menohok. 

Menanggapi permintaan kuasa hukum Edy Mulyadi, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar melontarkan jawaban yang menohok.

Dia menegaskan perbuatan yang dilakukan Edy Mulyadi murni kasus dugaan ujaran kebencian.

Karena itu, penyelesaian kasus menggunakan UU Pers tidak sesuai konteks.

Baca juga: Surat Panggilan Kedua Diterima Istri Edy Mulyadi, Senin Diperiksa, Tidak Datang Akan Dijemput Paksa

Baca juga: Edy Mulyadi Tinggalkan Rumah Tetapi Tidak ke Mabes Polri, Lewat Istri Bilang Tidak Mau Ditemui

Baca juga: Kuasa Hukum Edy Mulyadi Tuding Ada Provokator, Kabareskrim Ancam Jemput Paksa Jika Tak Hadir Lagi

Menurut Abdul Fickar Hadjar di Jakarta, Sabtu (29/1/2022), UU Pers hanya menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan produk jurnalistik.

Sementara dalam kasus ini, Edy Mulyadi membuat pernyataan secara terbuka.

"UU pers bisa diberlakukan hanya terhadap pernyataan-pernyataan tertulis. Artinya hasil pemberitaan atau penulisan artikel saja. Sedangkan EM (Edy Mulyadi) pernyataan langsung yang dikutip pers," pungkas Fickar.

Sebelumnya, Ketua tim kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir menyatakan, perlunya penyidik memberlakukan UU Pers dalam memproses kasus ujaran kebencian yang menyeret kliennya itu.

Menurut Herman Kadir, hal itu perlu dilakukan karena Edy Mulyadi adalah wartawan.

Terlebih, ungkapan yang dilayangkan oleh kliennya terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) itu dilakukan saat sedang mengisi acara dalam kapasitasnya sebagai pekerja media.

"Ingat ya, Pak Edy ini seorang wartawan senior. Artinya pemanggilan itu dia bicara itu sebagai wartawan senior, bukan atas nama apa gitu loh. Artinya, kita juga ingin UU Pers diberlakukanlah,” kata Herman Kadir, Jumat (28/1/2022). 

Menurut Herman Kadir, ada aturan pemanggilan terhadap wartawan yang memiliki kasus.

Yakni, pemanggilan harus melalui Dewan Pers dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah tersebut.

"Kode etik pers ada di situ, kalau memang dia melanggar ya silakan. Artinya prosedur hukum itu, sudah ada kerja sama Polri dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)," kata Herman Kadir.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved