Berita Palangkaraya

Ratusan Ribu Pekerja Terancam PHK, GAPKI Kalteng Minta Pencabutan Izin Usaha Sesuai Prosedur

Pencabutan izin usaha oleh Pemerintah pusat berdampak terancam PHK ratusan ribu pekerja di Kalteng

Editor: Sri Mariati
ISTIMEWA
Aktifitas karyawan perkebunan besar swasta (PBS) Kelapa Sawit di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Pencabutan 192 Izin Usaha dan Konsesi Kawasan Hutan se-Indonesia, termasuk 50 izin di Kalteng oleh pemerintah disesalkan banyak kalangan.

Khusus di Kalteng dari 50 izin usaha Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mayoritas di sektor  perkebunan.

Ketua Bidang Komunikasi dan Publikasi GAPKI Kalteng Siswanto, menilai pencabutan hak guna usaha (HGU) tidak bisa serta merta begitu saja.

Karena untuk mendapatkan izin HGU PBS banyak tahapan dan syarat yang harus dipenuhi.

“Sehingga dalam pencabutan harus melalui sejumlah proses tahapan, tidak bisa secara kolektif," tegasnya.

Baca juga: Perkebunan Kelapa Sawit Turut Jadi Penopang Ekonomi Kalimantan Tengah

Mengingat, saat mendapatkan izin sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Hal itu membuat KLHK seharusnya tidak bisa mencabut izin perusahaan pemegang HGU.

Selain itu, investor termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dilindungi Undang Undang Nomor 27 tahun 2006 tentang Investasi.

Seharusnya pemerintah justru berupaya mempermudah investasi dan pembangunan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan menjamin pekerja tetap dapat bekerja.

“Saya hanya menyayangkan, keputusan dari Menteri KLHK. Jangan sampai malah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengubah kewenangan Menteri Kehutanan dalam pasal 4 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” tegasnya, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Ini Tuntutan Demo Aliansi Masyarakat Gumas di Depan Kantor DPRD Kalimantan Tengah

Menurut Siswanto, pencabutan konsesi kawasan itu dinilai hanya akan menimbulkan konflik baru di sektor perkebunan kelapa sawit.

Terutama erkaitan dengan nasib ratusan ribu karyawan dan keluarga yang menggantungan hidupnya di perkebunan tersebut.

Dikhawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Belum lagi perkebunan kelapa sawit yang masih memiliki tanggungan di bank, maka akan terjadi kredit macet skala besar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved