Breaking News:

Berita Kotim

Perusahaan Pemilik HGU Dirugikan Akibat Pencabutan Izin Bisa Melakukan Gugatan

Pencabutan izin konsesi kawasan hutan terhadap perusahaan pemegang hak Guna Usaha (HGU)bidang perkebunan bisa menggugat bila dirugikan.

Editor: Fathurahman
tribunkalteng.com/Fathurahman
Pemerhati Sosial yang juga Mantan Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kabupaten Kotim, Muhammad Gumarang. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Mencuatnya berita terkait Surat Keputusan (SK) tentang pencabutan izin konsesi kawasan  sejumlah usaha bidang pertambangan maupun kehutanan dan perkebunan oleh pemerintah pusat mendapat tanggapan pemerhati perkebunan di Kalteng, Muhammad Gumarang, Senin (10/1/2022).

Gumarang menegaskan, bagi perusahaan yang telah memiliki izin HGU dan izin lainnya yang telah lengkap dan dilapangan sudah melakukan kegiatan usaha sesuai aturan, jika izinnya dicabut bisa melakukan perlawanan secara hukum atas pencabutan tersebut.

"Perusahaan yang melakukan kegiatan secara legal memiliki HGU dan membawa manfaat bagi warga Kalteng yang dipekerjakan sebagai karyawan, juga melibatkan warga sekitar kebun dengan melakukan kerjasama plasma kebun sawir bisa menggugat kebijakan pusat jika merasa dirugikan," tegas Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Jujur dan Adil Kotim ini.

Gumarang yang juga Mantan Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kabupaten Kotawaringin Timur ini, menilai SK Menteri KLHK yang beredar tersebut harusnya disertai pengecekkan di lapangan, karena banyak dari data terebut persuahaan yang telah memiliki izin resmi dan masih aktif beroperasi melakukan kegiatan.

Baca juga: Ruangan SDN 14 Palangka yang Ambruk Sudah Sekali Direnovasi pada 2016, Gunakan Dana Pusat

Baca juga: Info Cuaca Hari Ini 33 Kota di Indonesia, BMKG Prediksi Palangkaraya Hujan Hingga Dini Hari

Baca juga: Libatkan Anjing Pelacak, Polda Kalteng Lakukan Pemeriksaan Kendaraan Masuk Palangkaraya

"Saya melihat, dalam SK yang beredar banyak kerancuan, karena banyak perusahaan besar swasta (PBS) yang terdata merupakan perusahaan perkebunan kepala sawit yang sudah lama beroperasi sesuai ketentuan dilengkapi dengan perizinan yang jelas," ungkapnya.

Meski sebut dia, diantara perusahaan yang terdaftar dalam SK tersebut mungkin saja juga ada perusahaan  mengantongi izin tetapi fakta dilapangan lahan yang diberikan tidak dimanfaatkan atau dibiarkan terlantar sehingga rawan disalahgunakan.

"Harus dilakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan apakah lahan yang diberikan sudah digarap untuk usaha perkebunan atau pertambangan dan kehutanan atau malah dialihkan ke usaha yang tidak sesuai dengan peruntukkannya," ungkap Mantan Ketua Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kotim ini.

Informasi yang terhimpuan menyebut modus yang muncul tekadang izin lahan yang telah dikantongi namun tidak dimanfaatkan, bisa dijadikan broker untuk menjual lahan tersebut kepada pihak lainnya.

Sehingga akhirnya pengusaha yang mendapatkan izin bukan untuk menggarap lahan yang diberikan untuk perkebunan  tapi sekadar menjadi broker dengan menjualnya kepada pihak lain yang juga jadi modus dapat izin untuk jual beli lahan. (*)

 

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved