Breaking News:

Berita Palangkaraya

Tunggu Regulasi Resmi dari Kemenkes, Vaksin Booster Siap Dilaksanakan di Kota Palangkaraya

Pemko Palangkaraya menunggu regulasi resmi teknis pelaksanaan vaksin booster di Kota Palangkaraya hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Andjar

Penulis: Muhammad Lamsi | Editor: Sri Mariati
AFP/Joel Saget
Vaksin Moderna yang dijadikan booster atau vaksin tahap ketiga tenaga kesehatan. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Tunggu regulasi resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kota Palangkaraya bakal siap melaksanakan vaksin booster atau dosis ke tiga.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Andjar H Purnomo pada media, Kamis (6/1/2022).

"Ya kita sudah siap, namun masih menunggu regulasi dan vaksin secara resmi dari Kemenkes” ujarnya.

Ia mengatakan, kesiapan tersebut termasuk dari sumber daya manusia (SDM) dan tempat untuk pelaksanaan vaksinasi booster tersebut.

Adapun data dari Dinas Kesehatan Palangkaraya per (5/1/2022) percepatan vaksinasi untuk dosis pertama sudah sebanyak 240.439 orang atau 107,62 persen.

“Sedangkan untuk dosis kedua sudah mencapai 189.544 orang atau  sekira 84,84 persen," ucap Andjar H Purnomo.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah mengumumkan pemerintah akan memulai program vaksin booster ini pada (12/1/2022) nanti.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul, mengatakan vaksin booster itu tanggung jawab pemerintah hanya untuk peserta BPJS penerima bantuan iuran, tidak seluruh masyarakat.

"Di Kalteng ada kurang lebih 600 ribu orang termasuk bayi, jadi perkiraan saya 400 ribu orang saja yang bisa mendapatkannya dengan biaya pemerintah, nah itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah, selebihnya itu mandiri," ucapnya.

Suyuti Syamsul lebih dalam menjelaskan, vaksin booster itu tidak dalam program pemerintah, jadi nanti apabila ada swasta yang memvaksin juga tidak masalah.

"Adapun untuk biayanya untuk melaksanakan vaksin selain yang ditanggung pemerintah itu, sementara ini belum ada info, karena pemerintah pusat yang akan menentukan," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved