Breaking News:

Berita Kalteng

NEWS VIDEO, PBS Kalteng Minta SK Pencabutan Izin Oleh Menteri KLHK Ditinjau Ulang

Menteri KLHK Siti Nurbaya diminta melakukan peninjauan ulang terkait surat keputusan tentang pencabutan izin terkait masalah kehutanan.

Editor: Fathurahman

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Pusat Melalui Menteri KLHK Siti Nurbaya diminta melakukan peninjauan ulang terkait surat keputusan tentang pencabutan izin terkait masalah kehutanan karena bakal membawa dampak sosial terhadap pekerja PBS Sawit dan kerjasam Plasma sawit dengan warga sekitar Perkebunan Kelapa sawit.

Hal itu terkait pencabutan sebanyak 59 izin dari berbagai sektor terkait kehutanan. Izin tersebut juga berdampak pada sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) Perkebunan Kelapa Sawit yang ada Kalteng.

Senior Manager Legal & HRGA PT BMB, H Rudy Tresna Yudha, kepada Tribunkalteng.com, Sabtu (8/1/2022) mengungkapkan, akan banyak dampak yang terjadi jika keputusan pencabutan izin tersebut diberlakukan.

Setidaknya sebut dia, ada sebanyak 900 Orang Karyawan PT Berkala Maju Bersama (PT BMB) yang berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah terancam kehilangan pekerjaan dampak dari rencana pencabutan izin yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.

Baca juga: Permudah Pelayanan Kependudukan, Disdukcapil Kota Palangkaraya Bakal Luncurkan SI-DOI

Baca juga: Resepsi Pernikahan Wali Kota Palangkaraya Berlangsung dengan Prokes yang Ketat

Baca juga: Kembangkan Potensi Diri Anak, SDIT Al Ghazali Gelar Lomba TK/RA se-Kota Palangkaraya

Aspek Ketenagakerjaan apabila Izin BMB benar-benar dicabut akan menambah beban pemerintah, yakni  lebih dari 900 karyawan akan kehilangan pekerjaan yang sebagian besar merupakan pekerja dari penduduk lokal.

Karena memang hakekat pendirian PT Berkala Maju Bersama untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk local Kabupaten Gunung Mas dimana Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten pemekaran.

Dari Aspek Sosial, Masyarakat sekitar perkebunan yang menjadi peserta kebun plasma BMB juga pasti kehilangan kebun plasma, dan ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dimasyarakat. 

"Salah satu pemilik BMB yang merupakan Putra Dayak Asli Pedalaman Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah sangat tidak menginginkan hal ini terjadi.Dari aspek pembiayaan perbankan juga di khawatirkan akan berpengaruh," katanya.

Saat ini BMB secara bertahap terus melakukan kegiatan pengembangan investasi perkebunan sawit di areal yang mana izin pelepasan kawasan hutannya dicabut, sampai mencukupi luasan areal yang sudah diberikan HGU oleh pemerintah. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved