Breaking News:

Berita Palangkaraya

Bahas RAPBD 2022, DPRD dan Pemerintah Kota Palangkaraya Rapat Paripurna

DPRD dan Pemerinta Kota Palangkaraya menggelar rapat Paripurna ke 2 Masa Sidang II Tahun Sidang 2021/2022 membahas RAPBD tahun 2022

Penulis: Muhammad Lamsi | Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com/Lamsi
Wakil Ketua II DPRD Kota Palangkaraya Basirun B Sahepar saat memimpin Rapat Paripurna ke 2 Masa Sidang II Tahun Sidang 2021/2022, Selasa (4/1/2022). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – DPRD dan Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar rapat Paripurna ke 2 Masa Sidang II Tahun Sidang 2021/2022.

Rapat ini di pimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Palangkaraya Basirun B Sahepar di ruang sidang komisi.

Dari Pemerintah Kota Palangkaraya dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palangkaraya Hj Umi Mastikah, beserta seluruh pimpinan PD dan anggota DPRD, Selasa (5/1/2022).

Rapat paripurna kali ini adalah untuk penyampaian hasil Pembahasan evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Serta pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) tentang Penjabaran APBD untuk tahun 2022.

Baca juga: Ketua Komisi C DPRD Palangkaraya Inginkan Vaksinasi Covid-19 Usia Anak 6-11 Tahun Dipercepat

Baca juga: Anggota DPRD Palangkaraya Ruselita Imbau Jangan Ada Perayaan Meriah Tutup Tahun

Dalam laporannya, juru bicara tim Badan Anggaran DPRD Palangkaraya Susi Idawati menyampaikanm sejumlah hasil evaluasi dari Gubernur Kalteng.

"Yang di bahas kali ini harus mengutamakan kepentingan umum (masyarakat) sesuai dengan ketentuan sebelum disepakati bersama dalam susunan APBD 2022," ujarnya.

Adapun pada RAPBD 2022 yang telah ditargetkan sebesar Rp 1,142 triliun sektor yang ditargetkan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 175,5 miliar.

Baca juga: Anggota DPRD Palangkaraya Ajak Warga untuk Manfaatkan Kebijakan Stimulus PBB P2

Serta pendapatan transfer sebesar Rp 925 miliar lebih dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 41,4 miliar.

Susi Idawati mengatakan, Pemerintah Kota Palangkaraya harus memilki dasar dan perkiraan yang terukur secara rasional yang sesuai aturan untuk mencapai target pendapat daerah tersebut. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved