2 Minggu Tidak Beri Laporan, Kalteng Dapat Teguran dari Satgas Covid-19, Wagub: Kasus Positif Turun

Sebanyak 17 pemerintah daerah, termasuk Kalteng, mendapat peringatan karena tidak melaporkan perkembangan kasus Covid-19

Editor: Dwi Sudarlan
Dok BNPB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, mengungkapkan adanya 17 provinsi termasuk Kalimantan Tengah yang mendapat peringatan karena 2 minggu tidak melaporkan perkembangan kasus Covid-19 di daerahnya ke Satgas Covid-19, Kamis (9/12/2021). 

TRIBUNKALTENG.COM - Peringatan diberikan Satgas Covid-19 terhadap 17 pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sebanyak 17 pemerintah daerah, termasuk Kalteng, mendapat peringatan karena tidak melaporkan perkembangan kasus Covid-19.

Untuk 17 daerah tersebut, Satgas memberi tenggat waktu untuk segera melakukan perbaikan.

Dalam jumpa pers virtual di channel YouTube Setpres, Kamis (9/12/2021), Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan saat ini laporan dari posko pemantauan Covid-19 di di daerah mengalami penurunan dalam 9 minggu terakhir.

Baca juga: Edy Pratowo Sebut Belum Ada Kepastian Larangan Mudik saat Nataru, Meski Covid-19 Kalteng Landai

Baca juga: Pengaturan PPKM Jelang Nataru di Kalteng Menyesuaikan Situasi dan Kondisi Daerah

Baca juga: Pengawasan Prokes Tempat Wisata dan THM Kota Palangkaraya Diperketat Saat Nataru

Wiku Adisasmito menyebut terakhir jumlah laporan tertinggi itu pada 3 Oktober 2021 dengan 5,5 juta laporan.

Akan tetapi, lanjut Wiku Adisasmito, namun pada minggu ini, hanya 3 juta laporan yang masuk.

Dia lantas menyebut ada 17 provinsi yang sudah 2 minggu tidak melaporkan perkembangan kasus ke posko pemantauan.

"Selain itu perlu menjadi perhatian pada 17 provinsi yang sudah dua minggu yang tidak melaporkan pembentukan posko," kata Wiku.

Ke-17 provinsi tersebut adalah Bali, Banten, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

"Dari penjabaran data-data tersebut, mulai dari data kasus, RT (angka reproduksi aktif), kepatuhan prokes, kinerja posko, mobilitas penduduk, hingga BOR kita sudah menjumpai adanya perkembangan kurang baik, terutama pada beberapa wilayah yang sudah disebutkan," ujar Wiku.

Wiku mengingatkan seluruh daerah, terutama 17 daerah ini segera menyelesaikan laporan kurang baik itu.

Dia juga memberi tenggat waktu. "Mencegah naiknya kasus pada periode Nataru, justru penting untuk dilakukan sejak saat ini, saat perkembangan kurang baik belum terjadi dalam jumlah besar dan meluas. Oleh sebab itu, Pemda diminta memperbaiki keadaan di daerahnya selambat-lambatnya minggu depan," ucap Wiku.

Menurut dia, selama periode Nataru (Natal dan Tahu Baru), setiap indikasi kenaikan akan diberikan atensi untuk memastikan tidak ada kenaikan kasus pada periode ini.

"Masyarakat juga dimohon patuhi kebijakan ditetapkan pemerintah sepanjang periode Nataru untuk mencegah kenaikan kasus dan tetap pertahankan disiplin prokes," tegas Wiku. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved