Breaking News:

Berita Nasional

AJI Indonesia dan LBH Pers, Menilai UMP 2022 Tak Berpihak ke Pekerja Media, Bisa Berdampak ke Publik

AJI Indonesia dan LBH Pers menilai UMP 2022 tidak berpihak ke pekerja, khususnya pekerja di media, berpengaruh pada kinerja berdampak kepublik

Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com / faturahman
Aksi unjukrasa mahasiswa dan buruh juga komponen masyarakat Kotim lainnya yang menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, berdampak dibelakuknya UMP 2022 yang tak sesuai harapan para buruh dan pekerja. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - AJI Indonesia dan LBH Pers menolak upah minimum provinsi (UMP), yang rata-rata secara nasional hanya naik 1,09 persen oleh pemerintah pusat.

Angka tersebut dianggap tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja media, termasuk jurnalis.

Besaran kenaikan upah 1,09 persen itu merupakan buntut dari ketentuan baru Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, turunan langsung dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Dalam PP Pengupahan, UMP 2022 ditetapkan tanpa melibatkan para pekerja. Meski terdapat peran Dewan Pengupahan untuk memberikan saran.

“Tetapi hal tersebut tidak cukup untuk memastikan keterlibatan pekerja dalam penentuan upah minimum,” ujar tegas Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia, Edi Faisol, Senin (22/11/2021) dalam siaran persnya.

Menurutnya, ketentuan upah minimum dalam PP Pengupahan, hanya memperhatikan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup layak pekerja.

Baca juga: Tolak UMP 2022, Buruh Ancam Demo & Mogok Nasional, Staf Menaker: Upah Minimum Ketinggian

Sebagai gambaran di DKI Jakarta, UMP 2022 hanya naik Rp37.749 menjadi Rp4.453.935. Besaran upah ini cukup jauh dari kebutuhan upah layak jurnalis sebesar Rp8.366.220, sesuai hasil survei AJI Jakarta 2021.

Jelas Edi Faisol, beberapa provinsi tidak menaikkan UMP 2022, salah satunya di Sumatera Selatan. Padahal hasil survei AJI Palembang menunjukkan upah layak jurnalis di sana sebesar Rp5.730.433.

Survei tersebut telah mempertimbangkan beberapa aspek serta kebutuhan khusus pada masa pandemi.

Kebijakan penetapan UMP 2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bahwa setiap orang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved