Berita Nasional

AJI Indonesia dan LBH Pers, Menilai UMP 2022 Tak Berpihak ke Pekerja Media, Bisa Berdampak ke Publik

AJI Indonesia dan LBH Pers menilai UMP 2022 tidak berpihak ke pekerja, khususnya pekerja di media, berpengaruh pada kinerja berdampak kepublik

Editor: Sri Mariati
Tribunkalteng.com / faturahman
Aksi unjukrasa mahasiswa dan buruh juga komponen masyarakat Kotim lainnya yang menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, berdampak dibelakuknya UMP 2022 yang tak sesuai harapan para buruh dan pekerja. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - AJI Indonesia dan LBH Pers menolak upah minimum provinsi (UMP), yang rata-rata secara nasional hanya naik 1,09 persen oleh pemerintah pusat.

Angka tersebut dianggap tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja media, termasuk jurnalis.

Besaran kenaikan upah 1,09 persen itu merupakan buntut dari ketentuan baru Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, turunan langsung dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Dalam PP Pengupahan, UMP 2022 ditetapkan tanpa melibatkan para pekerja. Meski terdapat peran Dewan Pengupahan untuk memberikan saran.

“Tetapi hal tersebut tidak cukup untuk memastikan keterlibatan pekerja dalam penentuan upah minimum,” ujar tegas Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia, Edi Faisol, Senin (22/11/2021) dalam siaran persnya.

Menurutnya, ketentuan upah minimum dalam PP Pengupahan, hanya memperhatikan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup layak pekerja.

Baca juga: Tolak UMP 2022, Buruh Ancam Demo & Mogok Nasional, Staf Menaker: Upah Minimum Ketinggian

Sebagai gambaran di DKI Jakarta, UMP 2022 hanya naik Rp37.749 menjadi Rp4.453.935. Besaran upah ini cukup jauh dari kebutuhan upah layak jurnalis sebesar Rp8.366.220, sesuai hasil survei AJI Jakarta 2021.

Jelas Edi Faisol, beberapa provinsi tidak menaikkan UMP 2022, salah satunya di Sumatera Selatan. Padahal hasil survei AJI Palembang menunjukkan upah layak jurnalis di sana sebesar Rp5.730.433.

Survei tersebut telah mempertimbangkan beberapa aspek serta kebutuhan khusus pada masa pandemi.

Kebijakan penetapan UMP 2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bahwa setiap orang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Ditegaskan juga pada pasal 28D ayat (2) UUD 1945, terkait hak untuk bekerja, mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

“Penetapan UMP 2022 membuat kesejahteraan pekerja media makin terpuruk, setelah terdampak pandemi Covid-19,” tegas Edi Faisol.

Baca juga: Tak Puas Kenaikan UMP 2022 Kalteng Hanya Rp 19.372, Ini Catatan yang Diberikan SBSI ke Gubernur

Tambahnya, studi AJI Indonesia bersama International Federation Journalist (IFJ) yang melibatkan 700-an jurnalis di akhir 2020, mengungkap sebesar 83,5 persen jurnalis terdampak ekonomi dari pandemi, berupa pemotongan biaya kontributor (53,9 persen), pemotongan gaji (24,7 persen), PHK (5,9 persen), dan suspensi (4,1 persen).

AJI Indonesia dan LBH Pers juga menilai rendahnya UMP 2022, dapat mengganggu profesionalisme jurnalis untuk memproduksi karya jurnalistik yang dibutuhkan publik.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved