Breaking News:

Berita Kalteng

Banjir Kalteng, Walhi Dorong Pemerintah Daerah Segera Audit Izin Lingkungan

Banjir Kalteng, Walhi Kalteng mendorong agar pemerintah daerah untuk melakukan audit izin lingkungan yang ada di Bumi Tambun Bungai ini Keseluruhan

Editor: Sri Mariati
Yosua / tribunkalteng.com
Kondisi banjir Bukit Rawi akibat air Sungai Kahayan meluap, mengakibatkan Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah, terendam banjir menjadi dampak bencana ekologis di Kalteng. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Banjir di Kalteng yang terjadi cukup parah hampir 2,5 dekade ini, mendorong pemerintah segera melakukan audit izin lingkungan di Bumi Tambun Bungai ini secara menyeluruh.

“Pemerintah harus segera melakukan audit izin lingkungan di Kalteng, bukannya saling lempar tanggung jawab,” tegas Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Dimas N Hartono, Kamis (18/11/2021).

Menurutnya, perizinan perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitas eksploitasi sumber daya alam skala besar juga harus dilakukan evaluasi.

Senada dengan pernyataan Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Kepala Departemen Pendidikan dan Organisasi Walhi Kalteng Bayu Herinata mengatakan, kondisi lingkungan di Kalteng harus menjadi fokus utama pemerintah.

Dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pembangunan.

Bencana ekologis seperti Banjir di Kalteng yang terus berulang terjadi saat ini tidak terlepas dari penurunan kondisi lingkungan hidup.

Baca juga: Banjir Palangkaraya, RS Doris Sylvanus Siap Bantu Penanganan Warga Terdampak Banjir Kalteng

Baca juga: Banjir Kalteng, Jalan Desa Tumbang Nusa Terendam, Stok dan Harga Bapok di Kota Cantik Masih Normal

Baca juga: Banjir Palangkaraya, Wali Kota Fairid Naparin: Jangan Sampai Ada Warga yang Terlantar dan Kelaparan

Berdasarkan pemantauan Walhi Kalteng, terjadi deforestasi alih fungsi hutan dan gambut untuk proyek food estate di Gunung Mas maupun Pulang Pisau.

Serta adanya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di sepanjang daerah aliran sungai besar di Kalteng.

“Dan itu terjadi dari hulu sampai hilir, berdampak pada memburuknya daya tampung dan daya dukung lingkungan di Kalteng,” tandas Bayu Herinata.

Sementara itu, sebelumnya pada kegiatan rakor Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana alam dan bencana non alam di Kalteng.

Diungkapkan Gubernur Kalteng untuk mengevaluasi total  atau audit izin lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah saat ini. Serta bersurat ke pemerintah pusat untuk hal tersebut. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved