Breaking News:

Berita Palangkaraya

DPRD Kota Palangkaraya Usul Minuman Beralkohol Tradisional Dilegalkan

DPRD Kota Palangkaraya mengusulkan minuman beralkohol tradisional dilegalkan hal itu tengah dibahas perubahan atas perda terkait izin minol

Editor: Sri Mariati
IST
Anggota Komisi C DPRD Kota Palangkaraya Riduanto. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah membahas perubahan atas peraturan daerah (perda) terkait izin minuman beralkohol.

"Ada usulan dari kalangan legislatif agar minuman seperti arak atau tuak yang diproduksi secara lokal, bisa diperkenankan untuk acara ritual adat yang digelar di wilayah Kota Palangka Raya," katanya pada rapat paripurna belum lama ini.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Palangkaraya ini mengatakan, selama ini hanya minuman yang telah diatur hanya yang berlabel.

Sehingga itulah adanya usulan untuk memasukan pasal yang mengatur minuman tradisional agar bisa digunakan dalam acara atau ritual adat.

“Selama ini regulasi terkait minuman berakohol telah diatur dalam Perda Nomor 14/2006 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol,” jeas Riduanto.

Selain itu diatur juga dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Baca juga: Anggota DPRD Palangkaraya Nenie Lambung Ingatkan Masyarakat Waspada Pohon Tumbang

Baca juga: Ini Keinginan Ketua DPRD Palangkaraya Sigit K Yunianto untuk Prestasi Atlet Kalimantan Tengah

Baca juga: Covid-19 di Kalteng, Pemko dan DPRD Palangkaraya Siapkan Perda Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Tambah Riduanto, dasar diusulkannya minuman seperti arak atau tuak maupun baram ini, lebih dikarenakan sulitnya kegiatan masyarakat maupun organisasi adat ketika ingin menggunakan minuman tradisional untuk acara adat.

“Inilah yang perlu diakomodir selain melestarikan budaya kita, harus ada payung hukum yang mengaturnya,” ujarnya.

Sebab itulah sambung Riduanto, dalam perda minuman beralkohol yang baru akan dituangkan ke dalam perda perbaruan 2022 mendatang.

Hal ini akan dibahas sedemikian rupa agar tercapai kesepakatan bersama nantinya.

"Kita bisa mencontoh beberapa daerah di Indonesia, seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang punya perda khusus minuman produk lokal atau tradisional," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved