Breaking News:

Berita Palangkaraya

LAHP Ombudsman Kalteng, Polresta dan Wali Kota Terbukti Maladministrasi Kerumunan Massa di Bunbes

Ombusdman RI Kalteng keluarkan LAHP kasus kerumunan vaksinasi di Bunbes 2 Agustus 2021, dalam LAHP wali kota dan polresta terbukti maladminitrasi

Editor: Sri Mariati
sidomi.com
Ombudsman RI 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Ombusdman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan hasil laporan akhir, terkait kasus kerumunan pendaftaran vaksinasi di Bundaran Besar (Bunbes), Kota Palangkaraya pada 2 Agustus 2021 lalu.

Dalam hal ini yang menjadi terlapor adalah Wali Kota dan Polrestas Palangkaraya terbukti melakukan pelanggaran berupa maladministrasi.

Berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dengan nomor registrasi: 0046/LM/VIII/2021/PKY mengenai Dugaan Maladministrasi Tidak Kompetennya Kapolresta Kota Palangkaraya dan Walikota Palangkaraya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal menyebabkan kerumunan sehingga terjadi pelanggaran Protokol Kesehatan.

Dalam LAHP Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ada beberapa poin bentuk pelanggaranya tersebut diantaranya.

Pertama, ditemukan maladministrasi berupa tidak kompeten dalam pelaksanaan pendaftaran vaksinasi massal pada tanggal 4 Agustus 2021 yang dilaksanakan oleh Polresta Kota Palangka Raya, namun subtansi yang dilaporkan telah selesai dalam tahap pemeriksaan.

Baca juga: Sebelas Ribu Pelajar SLTP se Kota Palangkaraya Ditargetkan Disuntik Vaksin Covid -19  

Baca juga: Program Restocking Ikan di Kota Palangkaraya Diuntungkan pada Musim Hujan

Kedua, maladministrasi berupa tindak kelalaian yang dilakukan oleh Wali Kota Palangka Raya, dalam pelaksanaan pendaftaran vaksinasi massal pada tanggal 4 Agustus 2021, sehingga tidak dapat mencegah terjadinya kerumunan.

Saat dikonfirmasi Tribunkalteng.com, Kepala Ombudsman Kalteng Biroum Bernandianto membenarkan, LAHP yang dikeluarkan pihaknya tertanggal 25 Oktober 2021 tersebut.

Menurutnya, di LAHP tersebut sudah sangat jelas ada ketidakkompetennya Wali Kota Palangkaraya, dalam hal ini Satgas Covid-19 untuk memperhatikan dan penerapan Protokol Kesehatan.

“Karena kami anggap ada tidak kompetennya wali kota dalam penerapan Protokol Kesehatan oleh timnya, dalam hal ini Satgas Covid-19 Palangkaraya,” tegasnya kepada Tribunkalteng.com, Kamis (28/10/2021).

Biroum Bernandianto menjelaskan, atas LAHP itu kedepannya agar Wali Kota Palangkaraya dapat lebih berkompeten dan tegas dalam penerapan Protokol Kesehatan terlebih pengaturan kegiatan vaksinasi massal yang dilakukan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved