Breaking News:

Berita Palangkaraya

NEWS VIDEO, Kemenkumham Kalteng Beri Pelatihan Perlindungan HAM, Terkait Laporan Perizinan Sawit

Kemenkumham Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dalam sektor industri perkebunan sawit untuk memperkuat kebijakan perlindungan HAM

Penulis: Muhammad Lamsi | Editor: Sri Mariati
Lamsi/Tribunkalteng.com
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng foto Ilham Djaya berfoto bersama dengan peserta pelatihan memperkuat kebijakan perlindungan HAM sektor perizinan lahan sawit di Kalteng, di Aquarius Hotel Kota Palangkaraya, Kamis (7/10/2021). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Upaya mendorong prinsip bisnis dan HAM, dalam sektor industri perkebunan sawit untuk memperkuat kebijakan perlindungan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar pelatihan selama dua hari di Hotel Aquarius, Kota Palangkaraya.

Kegiatan ini terlaksana atas berkat kerja sama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan didukung oleh kedutaan Besar Belanda di Jakarta.

Kepala Kemenkumham Kalteng, Ilham Djaya mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan pemahaman peserta tentang relasi Bisnis.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Kalteng Kukuhkan 12 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Pulang Pisau

Baca juga: VIDEO Soal Narkoba Dikendalikan dari Lapas, Begini Tanggapan Kakanwil Kemenkumham Kalteng

Serta penerapan prinsipnya HAM dalam sektor industri perkebunan sawit di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah.

“Masyarakat yang bergerak dalam sektor perkebunan baik dalam skala kecil maupun besar harus diberikan bimbingan dan arahan untuk perlindungan HAM," ujar, Kamis (7/10/2021).

Jelas Ilham Djaya, Kemenkumham Kalteng sering mendapatkan laporan atau aduan yang cukup tinggi dalam kasus terutama pada lahan terkait dengan perizinan.

"Di Kalimantan Tengah sering terjadi konflik antara warga dan perusahaan terkait dengan tanah adat, nah di tengah-tengah itulah posisi Kemenkumham berada," tambah pria berkaca mata ini.

Baca juga: Lima Anggota Polri di Kalimantan Tengah Dicopot Terlibat Narkoba dan Indisipliner

Baca juga: HMI Kalteng Demo di Depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Tuntut Pembatalan Pemecatan Pegawai KPK

Oleh karena itu, pemerintah harus bisa bekerjasama dengan pihak perusahaan dan masyarakat agar tidak ada lagi muncul konflik.

"Mudah-mudahan kedepan akan ada acara bimbingan teknis terkait dengan advokasi HAM di daerah daerah yang ada di Kalimantan Tengah ini," harap Ilham Djaya.

Peserta kegiatan diikuti dari sejumlah dinas terkait  Kalimantan Tengah, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan lainnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved