Breaking News:

Berita Palangkaraya

HMI Kalteng Demo di Depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Tuntut Pembatalan Pemecatan Pegawai KPK

Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kalimantan Tengah menggelar aksi demo di depan kantor gubernur Kalteng, menuntut pembatalan 57 prgawai KPK

Penulis: Yonathan | Editor: Sri Mariati
Yonathan/ Tribunkalteng.com
Aksi Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kalimantan Tengah menggelar demo di depan kantor gubernur Kalteng, Rabu (6/10/2021). 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kalimantan Tengah, menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur, Kamis (6/10/2021).

Mereka menyayangkan KPK saat ini dilemahkan, diantaranya pemecatan anggota KPK akibat tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Dalam orasinya HMI Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada pemerintah.

Menuntut Ketua dan Pimpinan KPK mencabut SK pemberhentian 57 pegawai KPK tak lulus TWK.

Meminta sikap dari Presiden Joko Widodo karena sudah berjanji untuk memperbaiki revisi ini.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap KPK, Keterlibatan di Kasus Suap Mantan Bupati Kukar Dicari

Baca juga: KPK OTT Anggota DPR 10 Besar Peraih Suara Terbanyak Hasan Aminudin dan Bupati Probolinggo

Mengembalikan marwahnya lembaga antirasuah agar tetap independensinya wibawa dalam memberantas korupsi.

Serta kasus-kasus besar sebelumnya terabaikan seperti BLBI, Century dan sebagainya agar segera terselesaikan.

“Kami menuntut agar ketua KPK mundur karena tidak becus dalam mengelola KPK,” tegas juru bicara aksi Andrian, kepada Tribunkalteng.com, Rabu (6/10/2021).

Mereka menuntut agar Ketua KPK mendatangi mereka, karena dikabarkan ketua KPK ada di Kota Palangkaraya.

Sementara itu, Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Katma F Dirun mewakili pemerintah provinsi mengatakan, akan menyampaikan orasi dan aspirasi demo mahasiswa ini.

Baca juga: Sebelum Tangkap Kepala Dinas PU HSU Kalsel, Tim KPK Minta Restu ke Raja OTT Harun Al Rasyid

Baca juga: Takut Kena OTT KPK, Anggota DPR Ini Minta Bantuan Nyi Roro Kidul, Duit Rp 4 Miliar Amblas

“Karena Pemerintah Provinsi Kalteng dan instansi vertikal baik itu Polri dan TNI memiliki namanya pusat komunikasi dan informasi yang sampai ke pusat," ujarnya.

Katma menjelaskan, saat ini ketua KPK tidak ada di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya.

“Kepastian kedatangan itu juga sampai saat ini kami pun belum mendengar informasi," tegas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Tengah ini.

Agar aspirasi mereka sampai ke pusat, mahasiswa meminta persetujuan dan penandatanganan kepada Plt Kesbangpol agar aspirasi demo ini. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved