Mimpi Indah Food Estate

Food Estate di Kalteng, Walhi Meminta Pemerintah Belajar dari Kegagalan Proyek Lahan Gambut

Menurut Dimas Novian Hartono, membuka lahan gambut sebagai lahan pertanian bisa menjadi pemantikbencana di masa mendatang

Penulis: Yosua | Editor: Dwi Sudarlan
Dinas PUPR Kalteng
Pembangunan infrastruktur terus dibangun dengan dana Rp 600 miliar untuk mendukung program Food Estate di Kapuas dan Pulang Pisau, Kalteng 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Food Estate di Kalteng, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Tengah memiliki pandangan lain terhadap program nasional.

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Dimas Novian Hartono mengatakan, program Food Estate berkaitan langsung dengan lahan dan hutan yang dibuka secara besar-besaran.

“Harusnya pemerintah bisa berkaca dari kesalahan sebelumnya, Proyek Lahan Gambut (PLG) 1997 yang gagal total,” ujarnya kepada TribunKalteng.com, Jumat (18/9/2021). 

Menurut Dimas Novian Hartono, membuka lahan gambut sebagai lahan pertanian bisa menjadi pemantikbencana di masa mendatang.

Baca juga: Food Estate di Kalteng, Pelabuhan Batanjung Belum Berfungsi, Jalur Distribusi Tidak Maksimal

Baca juga: Food Estate di Kalteng, Luasan Tanam Sudah 29.000 Hektare, Lebih Utamakan Petani Lokal

Baca juga: Food Estate di Kalteng, Antara Mimpi Indah Lumbung Pangan dan Kegagalan Proyek PLG Era Orde Baru

“Gambut itu wilayah esensial, jika dibuka akan menimbulkan masalah,” ucap Dimas saat disambangi di kantornya, Jalan Talenta, G Obos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Menurut dia, informasi dari Food and Agriculture Organization (FAO) tentang ancaman krisis pangan dikarenakan pandemi Covid-19 harusnya disikapi dengan hati-hati bukan langkah terburu-buru tanpa melihat kondisi, termasuk aspek ekologi lingkungan di Kalteng. 

Apalagi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu menghantui Bumi Tambun Bungai setiap tahunnya.

Jika ditelaah kembali, kata Dimas Novian Hartono, FAO tak pernah menyebutkan ancaman krisis pangan karena gagal panen atau masalah lahan.

“FAO tidak pernah menyebut ancaman krisis pangan ini karena faktor gagal panen atau permasalahan lahan, tapi distribusinya terhambat karena pandemi,” ucap dia.

Program Food Estateyang bertujuan membangun lumbung pangan masa depan memang menjadi polemik antara pemerintah dan beberapa organisasi lingkungan.

Meskipun, sudah dilakukan upaya restorasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam 2 dekade terakhir ini.

Lebih lanjut dikatakan Dimas Novian Hartono, di saat uoaya memperbaiki kawasan ekosistem gambut eks proyek PLG (Pengembangan Lahan Gambut) belum maksimal dengan anggaran yang besar, tiba-tiba sekarang dimasuki untuk dirusak kembali.

Tak hanya itu, lanjutnya, narasi pemerintah tentang jenis kawasan yang digunakan untuk program Food Estate juga selalu berubah-ubah.

“Pemerintah awalnya mengatakan proyek tersebut di wilayah gambut. Terjadi penolakan, kemudian narasi berubah di wilayah aluvial. Terjadi penolakan kembali, narasi berubah menjadi wilayah rawa,” ungkapnya.

Dimas juga mengatakan walaupun sudah berjalan namun dasar hukum program Food Estate belum dikeluarkan.

Seperti Perpres 109 tahun 2020 terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Permen LHK Nomor 24 tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Aturan itu baru dikeluarkan akhir Desember 2020, sedangkan Food Estate dicanangkan Maret 2020.

“Kebingungan ini semacam mengaburkan peran masyarakat dalam keikutsertaan proyek lumbung pangan oleh pemerintah, terlebih akurasi jenis lahan masih samar-sama,” pungkas Dimas. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved