Breaking News:

Berita Kalteng

Perkantoran di Kabupaten Kapuas Terapkan WFH, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Sementara Dilarang

Pemkab Kapuas berlakukan WFH bagi pegawai atau karyawan kantoran dan juga melarang sementara waktu perjalanan dinas luar daerah.

Penulis: Fadly Setia Rahman | Editor: Syaiful Akhyar
tribunkalteng.com/dok
Rakor penanggulangan dan penanganan Covid-19 di Aula Bappeda Kapuas. 

TRIBUNKALTENG.COM, KUALAKAPUAS - Pemkab Kapuas berlakukan WFH bagi pegawai atau karyawan kantoran dan juga melarang sementara waktu perjalanan dinas luar daerah.

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat mengeluarkan dua instruksi yang ditujukan kepada ASN guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemkab Kapuas.

Hal tersebut tertuang dalam Intruksi Bupati Kapuas Nomor : 800/267/BKPSDM Tahun 2021, Tentang Penerapan Work From Home (WFH) Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja di Lingkungan Pemkab Kapuas.

Kemudian Instruksi Bupati Kapuas Nomor : 800/266/BKPSDM Tahun 2021 Tentang Larangan Melakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Baca juga: Geger Pembunuhan di Desa Jaya Karet Kotim, Butuh Uang Pria Penghuni Kontrakan Nekat Habisi Tetangga

Baca juga: Pengendara Wajib Menunjukkan Suket Negatif Rapid Tes Antigen Melintasi Pos Penyekatan Palangkaraya

Baca juga: RS Bhayangkara Palangkaraya Bangun Tambahan Ruang Rawat Inap, Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

Hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 180.17/109/2021, tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.

"Saya minta juga seluruh jajaran mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa, dan Kelurahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan memperhatikan Peta Resiko Covid-19 dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional," ungkapnya, Senin (12/7/2021)

Bupati Kapuas menginstruksikan kepada ASN Pemkab Kapuas dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah Kualakapuas, kecuali sangat mendesak.

"Serta atas persetujuan dari Bupati atau Wakil Bupati Kapuas untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan dari Kepala Perangkat Daerah untuk Pejabat Administrator dan Pengawas," bebernya

Intruksi Bupati Kapuas selanjutnya, Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Agar melaksanakan kegiatan perkantoran/tempat kerja dengan menerapkan WFH (Work From Home) sebesar 75 persen dan WFO (Work From Office) sebesar 25 persen.

Dimana Pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana tersebut tersebut di atas, dilakukan dengan Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat.

"Pengaturan waktu kerja secara bergantian (diatur oleh Kepala OPD), seluruh pegawai wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi tahap dua, pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

(tribunkalteng.com/Fadly SR)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved