Breaking News:

Berita Kalteng

Wali Kota Palangkaraya Berlakukan PPKM Mikro, Kerumunan Lebih Tiga Orang Dibubarkan

Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Fairid Naparin, mengeluarkan surat edaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro

Penulis: Fathurahman | Editor: Syaiful Akhyar
tribunkalteng.com/Fathurahman
Personel Polresta Palangkaraya dan tim lainnya patroli keliling menegakkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Fairid Naparin, mengeluarkan surat edaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. 

Edaran itu menindaklanjuti surat Intruksi Menteri Dalam Negeri no 17/2021 tentang tata cara pembatasan kegiatan masyarakat yang harus ditaati Pemko Palangkaraya yang masuk zona merah penyebaran Covid-19.

Surat edaran (SE) Wali Kota Palangkaraya nomor 368/01/VII/2021 Satgas Cocvid-19/ BPBD/ tentang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro dan memaksmalkan posko penanganan masalah Covid-19.

Juga percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tingkat kelurahan di Kota Palangkaraya  yang dikeluarkan sejak, Kamis (8/7/2021) siang.

Baca juga: Lirik Sholawat Mahalul Qiyam, Dipopulerkan Habib Syech, Lengkap Bahasa Arab, Latin dan Artinya

Baca juga: Tadarus Al Quran: Surah Al Ahqaf tentang Ancaman Bagi Para Pendusta dan Orang Zalim

Baca juga: Polwan Polres Kapuas Beri Edukasi ke Masyarakat, Antisipasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pelaksanaan pembatasan, terus dilakukan, Jumat (9/7/2021) oleh petugas yang bergerak di lapangan terkait kebijakan tersebut.

Jajaran kepolisian Polresta Palangkaraya yang bergerak di lapangan mulai menerapkan penegasan terkait kebijakan yang dikeuarkan oleh Wali Kota Palangkaraya tersebut.

Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri, memerintahkan personelnya langsung bergerak melakukan pemantauan dan penegakkan aturan.

Kapolres menegaskan, dia sudah berkoodinasi dengan Wali Kota untuk penjelasan surat edaran tersebut salah satunya tentang pembubaran kerumunan jika ada warga yang berkerumun lebih dari tiga orang agar dibubarkan.

"Bagi yang berkerumun diatas pukul 20.00 WIB juga harus dibubarkan, ini diantara aturan yang harus ditegakkan," ujarnya.

Kapolres menegaskan, pihaknya sebagai garda terdepan yang akan berhadapan dengan masyararakat sehingga harus bisa menjelaskan aturan tersebut.

"Pedagang kuliner boleh berjualan dan pembeli boleh makan di tempat hingga pukul 17.00 WIB, sedangkan setelah itu sampai pukul 20.00 WIB, hanya melayani dibungkus bawa pulang," ujarnya.

Kapolres menegaskan, jika menemukan ada pelanggan yang makan di warung diatas pukul 17.00 WIB, kursinya diambil dan diletakkan di atas meja makan dengan posisi terbalik.

"Bagi warung makan atau restoran yang melayani makan di tempat dibawah pukul 17.00 WIB, pun maksimal hanya boleh menyediakan kursi 25 persen dari jumlah kursi yang ada," tegasnya.

(tribunkalteng.com/faturahman)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved