Breaking News:

Berita Kapuas

Camat Kapuas Timur Yan Safriansyah Minta BPD Kritis Terhadap Pemerintah Desa, Bukan Atasan Bawahan

Camat Kapuas Timur Yan Safriansyah meminta BPD kritis terhadap pemerintah desa karena mereka bukan atasan dan bawahan

Penulis: Fadly Setia Rahman | Editor: Dwi Sudarlan
Istimewa/Kecamatan Kapuas Timur
Suasana sosialisasi Perda Kapuas tentang BPD di Kecamatan Kapuas Timur 

TRIBUNKALTENG.COM, KUALAKAPUAS - Camat Kapuas Timur Yan Safriansyah meminta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kritis terhadap pemerintah desa karena mereka bukan atasan dan bawahan.

Permintaan itu disampaikan Camat Kapuas TImur Yan Safriansyah saat sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas, Kalteng, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kegiatan digelar di Aula Kantor Kecamatan, Selasa (15/6/2021), dihadiri Camat Kapuas Timur Yan Safriansyah, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD se-kecamatan Kapuas Timur, Kalimantan Tengah.

"Tujuan dilaksanakan kegiatan hari ini  adalah agar anggota BPD dapat lebih memahami tugas, fungsi dan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat lebih optimal bekerja ditengah-tengah masyarakat," kata Yan Safiansyah.

Baca juga: Satpol PP Kapuas Kembali Ingatkan Pedagang yang Bikin Kumuh Pasar Induk Kuala Kapuas

Baca juga: Vaksinasi Massal di Sampit, Jelang Pembelajaran Tatap Muka SLTA Sasar Orang Tua dan Wali Siswa

Baca juga: Buang Senjata Tajam Saat Didekati, 2 Juru Parkir di Palangkaraya Langsung Diamankan Polda Kalteng

Ia juga mengatakan peran BPD dalam pembangunan di desa sangatlah besar, khususnya untuk fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Jajaran BPD harus benar-benar dapat optimal melaksanakannya. Karena, sebagai wakil dari warga, harus benar-benar dapat menjalankan amanah.

"Ada saatnya BPD harus kritis dalam memberikan saran masukan terhadap pemerintah desa dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Saran masukan yang sifatnya konstruktif demi kemajuan desa," imbuh dia.

Karena itu, Yan Safriansyah berpesan agar aparat pemerintah desa jangan alergi terhadap saran masukan dari siapapun, baik BPD atau pun dari warga. Mereka harus duduk bersama untuk membangun desa.

"Hubungan antara BPD dan pemerintah desa bersifat kemitraan, bukan antara atasan dan bawahan. Ini harus sama-sama dipahami," ujarnya.

Kemitraan dimaksud adalah dalam bentuk konsultatif, koordinatif dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

"Jika semua menjalankan peran masing-masing sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, maka sistem yang telah dibangun akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya," ucap Yan Safriansyah. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved