Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan, Anang-Ashanty Menyusul, Begini Reaksi BPOM

Saat dikonfirmasi, Peneliti utama Uji Klinik Tahap II Vaksin Nusantara, Kolonel Jonny, membenarkan Anang-Ashanty datang untuk pengambilan sampel darah.

"Iya, semua pengambilan sampel," kata Jonny.

Baca juga: Perawat RS Siloam Palembang Korban Pemukulan Keluarga Pasien Masih Trauma, Pelaku Diperiksa Polisi

Baca juga: TADARUS RAMADHAN 2021: Surah At Tariq, Menghalangi Ancaman Musuh

Baca juga: Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga Dapat Lampu Hijau BPOM, Bakal Diproduksi Massal Tahun 2022

Selain Anang-Ashanty, sejumlah tokoh telah menjalani proses pengambilan sampel, di antaranya mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah anggota DPR.

Lantas bagaimana reaksi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)?

BPOM secara tegas menyatakan belum memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara lantaran tim peneliti tak kunjung memberikan revisi terkait temuan.

Anggota Tim Peneliti vaksin Nusantara, Muhammad Karyana mengakui hingga kini pihaknya belum mendapat rekomendasi secara tertulis dari BPOM soal vaksin Nusantara.

Karyana menegaskan pengambilan sampel darah yang dilakukan di RSPAD itu bukan merupakan penelitian ataupun uji klinis fase II.

Ia menyebut kegiatan itu hanya merupakan pelayanan dari rumah sakit bagi warga yang berniat melakukan serangkaian vaksinasi.

"Tidak ada catatan untuk kembali ke uji pre klinis," kata dia.

Sementara Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito enggan berkomentar ketika ditanya soal konsekuensi kesehatan apabila vaksin yang dibuat dari sel dendritik itu terus berlanjut tanpa sesuai standar yang berlaku.

"Saya tidak mau komentari, karena vaksin dendritik atau nama vaksin Nusantara sudah beralih sekarang, saya sudah tidak mau komentari lagi, sudah beralih," kata Penny melalui konferensi video yang disiarkan Youtube Badan POM RI, Jumat (16/4).

Penny mengatakan tugas BPOM dalam pemantauan pengembangan Vaksin Nusantara sudah selesai ketika pihaknya memberikan penilaian terhadap uji klinis tahap I dan menyatakan vaksin tersebut tidak memenuhi standar untuk melanjutkan pengembangan.

"Apa yang sekarang terjadi di luar BPOM. Bukan kami untuk menilai itu. BPOM hanya pendampingan saat uji klinik yang sesuai standar good clinical trial yang berlaku internasional untuk umum," katanya.

Ia kembali menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa berkomentar terkait tim peneliti vaksin Nusantara yang berkeras melanjutkan uji klinis terhadap manusia meskipun tidak mendapat izin dan tidak melakukan tahapan preklinik.

"Vaksin Nusantara kami tidak bisa jawab. Sebagaimana hasil penilaian Badan POM terkait fase pertama uji klinik dendritik belum bisa dilanjutkan ke fase II dan ada temuan correction action. Koreksi itu harus ada perbaikan dulu kalau mau maju ke fase kedua," tuturnya.