Berita Nasional

Telegram Larangan Tayangan Kekerasan Polisi Direaksi Dewan Pers dan Kontras, Polri: Untuk Internal

Telegram Kapolri terkait peliputan bermuatan kekerasan oleh polisi dipertanyakan Dewan Pers dan Kontras, Polri sebut untuk media internal

Editor: Dwi Sudarlan
Tribunnews/istimewa
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Telegram Kapolri terkait larangan tayangan kekerasan yang dilakukan polisi dipertanyakan Dewan Pers dan Kontras sementara Humas Polri mengatakan telegram itu ditujukan untuk media internal.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli meminta Polri menjelaskan telegram Kapolri terkait kegiatan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Menurut Arif, isi dari telegram atau TR  tersebut masih belum jelas apakah ditujukan untuk media internal Polri atau media massa secara umum.

"Polri harus menjelaskan telegram tersebut, apakah pelarangan tersebut berlaku untuk media umum atau media internal atau kehumasan di lingkungan kepolisian," ujar Arif kepada Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Arif tidak menginginkan ada kebingungan atau salah tafsir dalam mengimplementasikan TR Kapolri tersebut.

"Jangan sampai terjadi kebingungan dan perbedaan tafsir. Terutama jika kapolda di daerah menerapkannya sebagai pelarangan media umum," ucapnya. 

Baca juga: Kapan THR dan Gaji Ke-13 PNS 2021 Cair? Menteri Keuangan Sri Mulyani Pastikan Dibayar Utuh

Baca juga: Kapitan Corebima Hilang setelah Lakukan Aksi Heroik Selamatkan Warga dari Banjir Bandang Adonara NTT

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menerbitkan surat telegram yang mengatur soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu diteken Listyo Sigit pada 5 April 2021, ditujukan kepada pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan.

Peraturan itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012.

Ada 11 poin yang diatur dalam telegram itu, salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rivanlee Anandar menilai  surat telegram Kapolri mengenai larangan media siarkan arogansi dan kekerasan polisi berpotensi membahayakan kebebasan pers.

"ST (surat telegram) tersebut berbahaya bagi kebebasan pers karena publik diminta percaya pada narasi tunggal negara. Sementara polisi minim evaluasi dan audit atas tindak-tanduknya, baik untuk kegiatan luring maupun daring," ujar Rivanlee melalui pesan singkat, Selasa (6/4/2021).

Rivanlee mengatakan saat ini tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri tengah menurun. Namun, langkah yang dilakukan Polri seharusnya tidak dengan menutup akses terhadap media. Seharusnya, kata dia, pembenahan institusi secara struktural harus dilakukan sampai dengan ke tingkat lapangan.

Menanggapi itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, surat telegram Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan liputan dikeluarkan agar kinerja polisi di seluruh kewilayahan makin baik.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved