Breaking News:

Berita Kalteng

12.150 Aset Tanah Milik Pemerintah Kalteng Belum Sertifikat Jadi Perhatian Khusus Gubernur Kalteng

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, mengungkapkan hingga saat ini masih ada sebanyak 12.150 aset tanah Pemprov Kalteng termasuk pemkab dan pemko.

Penulis: Fathurahman | Editor: Syaiful Akhyar
tribunkalteng.com/Fathurahman
Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, mengungkapkan hingga saat ini masih ada sebanyak 12.150 aset tanah Pemprov Kalteng termasuk pemkab dan pemko belum bersertifikat.

Hal itu, diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah Daerah se-Kalteng, di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (5/4/2021).

Rakor diikuti secara virtual dan tatap muka langsung melalui video conference oleh jajaran Pemerintah Daerah se-Kalteng dari tempat masing-masing.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran membeberkan data manajemen aset daerah , jumlah aset tanah Pemprov Kalteng termasuk Pemkab dan Pemko se-Kalteng berjumlah 17.436.

Baca juga: Kapan THR dan Gaji Ke-13 PNS 2021 Cair? Menteri Keuangan Sri Mulyani Pastikan Dibayar Utuh

Baca juga: Kapolda Kalteng Terima Penghargaan Predikat Polda Terbaik IKPA 2020 se-Indonesia

Baca juga: DPRD Kalteng Godok Aturan Perda Mengamankan DAS di Kalteng dari Kerusakan dan Pencemaran

Dari jumlah 17/436 tersebut sebanuak 5.286 sudah bersertipikat dan sisanyam 12.150 belum bersertipikat.

Sedangkan data aset tanah Pemda, baik Provinsi maupun Kabupaten, yang masih berada di kawasan hutan ada sebanyak 950 lahan dengan luas 7.440.129 m2.

" Ini menjadi perhatian khususi kami di lingkup Pemerintah Kalteng untuk menata lebih baik dalam melakukan manajemen dan pendayagunaan terhadap aset daerah," ujar Sugianto Sabran.

Dalam kesempatan tersebut, Sugianto juga, menjelaskan kondisi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Kalteng yang rata-rata capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2020.

Untuk Prov Kalteng sebesar 82,78 persen turun sekitar 8,22 persen apabila dibandingkan capaian tahun 2019 yang sebesar 91 persen.

Sementara itu, capaian MCP tahun 2020 untuk tingkat Pemerintah Daerah se-Kalteng sebesar 64 persen atau turun 5 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 69 persen.

Penurunan capaian MCP tahun 2020 disebabkan terjadinya keterlambatan penyerahan RAPBD, minimnya SDM PPBJ, belum lengkapnya perda di beberapa sektor terkait 8 area intervensi, pemungutan pajak belum optimal.

"Pengelolaan dan sertifikasi aset belum maksimal, serta pengelolaan dana desa yang masih perlu mendapat perhatian dan belum optimalnya presentasi yang diraih oleh beberapa kabupaten," ujarnya.

(tribunkalteng.com/faturahman)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved