Breaking News:

PPKM Mikro di Kalteng

Pemkab Kapuas Terapkan PPKM Mikro di Kabupaten Kapuas Selama 14 Hari Terhitung Sejak 23 Maret 2021

Pemkab Kapuas akan terapkan PPKM mikro di wilayah Kabupaten Kapuas terhitung mulai 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021 mendatang.

ISTIMEWA
Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kapuas, Kalteng, Panahatan Sinaga. 

TRIBUNKALTENG.COM, KUALAKAPUAS - Pemkab Kapuas akan terapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Kabupaten Kapuas mulai 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021 mendatang.

Hal itu setelah dilaksanakannya Rapat koordinasi (Rakor) tentang PPKM Mikro di Kalteng yang dipimpin Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat.

Rapat diikuti pula unsur Forkopimda, para camat, lurah dan OPD terkait lainnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, serta lainnya.

"Sesuai kesepakatan rapat kemarin dan rujukan regulasi lebih tinggi, pelaksanaan PPKM mikro selama kurun waktu 14 hari," kata Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kapuas, Panahatan Sinaga, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kalteng Makin Meningkat, Gubernur Kalteng Pimpin Rakor PPKM Mikro di Kalteng

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Kota Palangkaraya Kalteng Tambah 107 Orang, Didominasi Pelajar dan Keluarga

Baca juga: Wartawan di Kapuas Vaksinasi Covid-19 Tahap II, Begini Apresiasi PWI Kapuas Kepada Pemkab Kapuas

Ia juga menyampaikan semua kecamatan melaksanakan PPKM mikro, tetapi dalam pelaksanaannya lebih fokus atau diperketat progresnya PPKM tersebut ada di wilayah Kecamatan Selat.

"Karena berdasarkan data tadi bahwa Kecamatan Selat ini sudah zona merah, dibanding dengan kecamatan lain," ujarnya.

Dari hasil rapat itu, lanjutnya, ada output berupa instruksi bupati yang hasilnya sudah disepakati dan tinggal disempurnakan untuk disiapkan draftnya yang akan ditandatangani Bupati.

"PSBB dulukan skala besar, kalau PPKM Mikro ini skala mini, lebih kepada penekanan ke desa dan kelurahan," lontarnya.

Pelaksanaannya nanti akan membatasi pergerakan masyarakat, mengatur kegiatan ekonomi antara lain rumah makan dan sejenisnya bahwa PPKM itu boleh buka, tetapi akan ada pembatasan.

"Misalnya untuk rumah makan dibatasi kapasitas pengunjung yang makan di tempat. Jika sudah sesuai kapasitas ditentukan itu penuh, maka selebihnya bungkus atau take away saja dan tetap mengatur jarak," jelasnya.

Adapun yang menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan tersebut, instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2021 untuk pelaksanaan PPKM, dan ditindaklanjuti Gubernur Kalteng dengan mengeluarkan instruksi nomor 180 tahun 2021.

(tribunkalteng.com/Fadly SR)

Penulis: Fadly Setia Rahman
Editor: Syaiful Akhyar
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved