Breaking News:

Berita Banjarbaru

Pandemi Covid-19, Angkasa Pura Minta Keringanan Pajak ke Pemko

Pandemi Covid- 19 yang udah berlangsung selama satu tahun berefek pada perekonomian tidak hanya masyarakat tapi juga sejumlah perusahaan.

Penulis: Khairil Rahim | Editor: edi_nugroho
banjarmasinpost.co.id/sudarti
ilustrasi: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Junaidi bersama dua petugas pajak terlihat santai karena tak ada wajib pajak yang datang dalam program tak amnesty periode III, Senin (16/1) 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM,. BANJARBARU- Pandemi Covid- 19 yang udah berlangsung selama satu tahun berefek pada perekonomian tidak hanya masyarakat tapi juga sejumlah perusahaan.

Di Banjarbaru sejumlah pengusaha dan perusahaan meminta keringanan wajib pajak kepada pemerintah kota Banjarbaru salah satunya PT Angkasa Pura (AP) I Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru, Masrul mengatakan tahun ini Angkasa Pura mendapat keringanan pajak miliar lebih.

"Biasanya pajak angkasa pura Rp 8-11 miliar tahun ini hanya Rp 7,6 miliar saja," kata dia.

Baca juga: Sidang Perdana Digelar Online, Rizieq Shihab Protes Minta Dihadirkan Langsung di PN Jaktim

Hal ini disebabkan wajib pajak melakukan permohonan keringan. Ini sesuai dengan aturan memberikan keringanan di mana, salah satu keringanannya adalah perpajakan selama Pandemi Covid -19.

Ada juga pensiunan ASN Banjarbaru kata Masrul yang meminta keringanan pajak untuk rumah dan tanahnya yang berada dipinggir jalan Ahmad Yani Banjarbaru.

Diharapkan, dengan keringanan tersebut, dapat membantu meringankan beban para pelaku usaha dan wajib pajak.

“Kami memahami keresahan para pelaku usaha atas lesunya perekonomian sebagai dampak wabah Covid-19 selama beberapa waktu terakhir," kata dia.

Menurutnya , pemberian keringanan tersebut sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat untuk memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing.

"Maka yang bisa diberikan Pemkot adalah keringanan bukan pembebasan,” jelasnya.

Adapun besaran keringanan pajak bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha.

Dikatakan wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar atau kondisi tertentu.
(Tribunkalteng.com/Khairil Rahim).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved