Breaking News:

Berita Kotabaru

Penyelesaian Masalah Bapenda - PT BSS Dimediasi Kejari Kotabaru

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru sekaligus pengacara Pemerintah Daerah, melakukan mediasi persoalan per

Penulis: Herliansyah | Editor: edi_nugroho
Foto bapenda untuk Tribunkalteng.com
Kajari Kotabaru Dr Andi Irfan Syafruddin melakukan mediasi persoalan pajak antara Bapenda Kotabaru dan PT BSS 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENGCO, KOTABARU - Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru sekaligus pengacara Pemerintah Daerah, melakukan mediasi persoalan perbedaan persepsi terkait pajak.

Mediasi Datun yang juga Jaksa Pengacara Negara, itu dilakukan antara pihak Badan Pendapatan Daerah Kotabaru (Bapenda) dan PT Bersama Sejahtera Sakti (BSS) di Aula Kantor Kejari, Selasa (9/3/2021).

Mediasi Datun terkait keberatan pihak PT BSS membayar pajak pokok yang nilainya mencapai Rp 855.916.288, dengan alasan mereka bukan wajib pajak.

Baca juga: Belasan Tahun Sengketa Batas Tala-Banjar Kalsel Kusut Akhirnya Tuntas

Kajari Kotabaru Dr Andi Irfan Syafruddin melalui Kasi Datun Asis Budianto dan Kasi Intelijen Dwi Hadi Purnomo mengatakan, mediasi langkah dari jaksa untuk penyelesaian masalah.

"Pajak ini untuk peningkatan PAD Kotabaru dan diselesaikan dengan baik," jelasnya kepada banjarmasinpost.co.id.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kotabaru Hairul Aswandi menerangkan pihaknya sebelumnya sudah mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk PT BSS pertanggal 31 Desember 2019.

Menjadi alasan perusahaan menjadi wajib pajak, mengacu pada UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, kemudian PP 65 tahun 2001 tetang pajak daerah dan retribusi daerah, serta adanya surat dari Menteri bahwa perusahaan perkebunan wajib menyediakan embung.

"Ketiga inilah yang membuat mereka memiliki persepsi bahwa mereka tidak wajib membayar pajak," ucap Aswandi.

Padahal jelas Aswandi, pajak menjadi kewajiban mereka bukanlah Mineral dan Batu bara (Minerba), seperti apa yang mereka sampaikan. Melainkan pajak Mineral Bukan Logam.

Kemudian PP 65 tahun 2001, merupakan peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan UU nomor 18 tahun 1997 yang dirubah menjadi UU nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

"Kedua UU ini telah dianulir dengan lahirnya UU nomor 28 tahun 2009, yang menyatakan bahwa UU nomor 18 dan 34 dicabut dan tidak berlaku lagi. Inilah menjadi acuan kami melakukan penagihan kepada pihak BSS," ucap Aswandi.

Sebelumnya mediasi dilakukan di aula kantor kejari, dihadiri kedua belah pihak (Bapenda dan PT BSS). Perwakilan manajemen akan menyampaikan hasil mediasi ke pimpinannya.

Sementara hingga berita diturunkan belum didapat konfirmasi resmi dari pihak PT BSS.
(Tribunkalteng.com/Helriansyah),

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved