TRIBUNKALTENG.COM - Perlawanan terhadap hasil kongres luar biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara terus dilakukan kubu Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

Dengan membawa sejumlah bukti, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak hasil KLB Deli Serdang.

AHY juga meminta Kemenkumham menyatakan KLB yang menghasilkan Kepala Staf Kepresidenan ( KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat itu ilegal dan inkonstitusional.

Baca juga: Iklan Google Setop Intip Riwayat Browsing Pengguna Demi Jaga Privasi

Baca juga: Oppo Reno5 Marvel Avengers Edition Segera Dijual di Indonesia

Pernyataan AHY diucapkan saat tiba di Kemenkumham, Senin (8/3/2021), dikutip dari tayangan Kompas TV.

AHY mengatakan, pihaknya memiliki berkas lengkap dan otentik yang menunjukkan penyelenggaraan KLB tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Ia juga menyebut peserta KLB Deli Serdang itu bukanlah kader-kader Partai Demokrat pemilik hak suara yang sah.

"Mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili suara yang sah. prses pengambilan keputusannya pun tidak sah, kuorumnya tidak dipenuhi sama sekali, tidak ada unsur DPP," ujar AHY.

Ia menjelaskan, berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan jika disetujui dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia.

Selain itu, KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Faktanya, kata AHY, syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penyelenggara KLB Deli Serdang.