Breaking News:

Berita Kotabaru

Tunjangan Daerah PNS Kotabaru Batal Cair Sesuai Janji, Kepala BPKAD Berikan Penjelasan

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru kembali harus bersabar. Tunjangan daerah atau tambahan penghasila

Penulis: Herliansyah | Editor: edi_nugroho
Tribunkalteng.com/Helriansyah
Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kotabaru 

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, KOTABARU - Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru kembali harus bersabar. Tunjangan daerah atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) kembali molor.

Sebelumnya pencairan TPP dihanjikan pada Jumat (5/3/2021). Hal itu dikemukakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotabaru Risa Ahyani.

Belum dibayarkannya TPP, ASN tidak hanya harus kembali bersabar. Namun terpaksa 'gigit jari', menunggu kepastian pencairan TPP selama dua bulan (Januari dan Februari).

Salah seorang ASN di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kotabaru, sangat mengharapkan TPP secepatnya dicairkan.

"Sempat senang begitu mendengar TPP akan dibayarkan Jumat tadi. Ternyata tidak jadi," ungkapnya.

Baca juga: Pengecer Kotabaru Berharap Pasokan Cabai Dari Kalsel Kembali Normal

Plt Kepala BPKAD Kotabaru Risa Ahyani mengakui, rencana pencairan TPP Jumat lalu. Batal, lantaran terkendala proses migrasi sistem SIPD ke SIMDA.

Perlu diketahui, lanjut Risa, bahwa per tanggal 4 Maret, sistem IT tata usaha keuangan daerah pemkab Kotabaru beralih ke SIMDA.

"TPP diarahkan agar diamprahkan melalui SIMDA," terang Risa kepada banjarmasinpost.co.id, Sabtu (6/3/2021).

Menurut Risa langkah proses itu dilakujan, agar tertib administrasi urutan diawali dari SPP, SPM, dan SP2D yang sebelumnya telah diproses secara manual.

Melalui proses ini, dokumen-dokumen harus lebih dahulu dientri ks SIMDA, karena aturannya seperti itu.

"Setelah selesai entry ulang, kemudian memproses SPP, SPM, dan SP2D untuk TPP bisa diterbitkan. Bolanya sekarang ada pada masing-masing SKPD untuk melaksanakannya," sambungnya.

"Memproses dari SIPD ke SIMDA-nya yang kami terlambat, karena pemindahannya langsung kami yang kerjakan dibimbing BPKP," pungkasnya.
(Tribunkalteng.com/Helriansyah).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved