TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA -  Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga, Kamis (4/3/2021) membentuk tim percepatan keuangan daerah.

Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengatakan, tim tersebut bertugas melakukan perluasan dan mengupayakan penyederhanaan proses transaksi keuangan, dari sisi penghimpunan maupun penyaluran kredit.

Agar akses keuangan dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh Masyarakat yang akhirnya meningkatkan kesejahteraannya. 

Fairid berharap dengan adanya tim tersebut, jalur komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota dan Lembaga Jasa Keuangan akan berjalan lebih baik dan efisien.

Baca juga: THM Kalteng, Polresta Palangkaraya Razia Tempat Hiburan Malam Cegah Gangguan Kamtibmas

Baca juga: Wali Kota Palangkaraya Bentuk Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

"Lembaga Jasa Keuangan yang ada di Kota Palangkaraya juga diharapkan dapat memberikan peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian masyarakat serta pembangunan daerah," ujarnya.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Palangkaraya resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188.45/63/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Palangkaraya.

Pengukuhan, dihadiri Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala SOPD, serta pemimpin Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung sebagai pengurus dan anggota dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Palangkaraya. 

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Otto Fitriandy,  mengatakan,  pembentukan TPAKD sebagai bentuk tindaklanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rakornas TPAKD se-Indonesia.

Baca juga: Miras Kalteng, Polisi Bubarkan Pengunjung Cafe di Palangkaraya Gelar Pesta Miras

Pada kesempatan itu, ia meminta agar dilakukan pembentukan TPAKD untuk mempercepat perluasan akses keuangan dan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

TPAKD Palangkraya diharapkan, dapat menjadi motor penggerak ekonomi berbagai program yang dilaksanakan melalui berbagai cara seperti dukungan permodalan pada sektor UMKM, peningkatan kompetensi pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan, serta membantu sisi pemasaran melalui digitalisasi pelaku UMKM.(banjarmasinpost.co.id / faturahman)