Kelangkaan Elpiji Kalsel, Warga Tanahbumbu Kalsel Makin Susah Cari Elpiji Subsidi Tiga Kilogram

Editor: Edi Nugroho

TRIBUNKALTENG.COM, BATULICIN - Kelangkaan elpiji Kalsel, Kelangkaan tabung gas elpiji di Kabupaten Tanhbumbu, membuat masyarakat menjerit.

Pasalnya, kelangkaan tabung gas melon ini hingga 5,5 kg dan 12 kg, terjadi kekosongan. Akibatnya, warga kesulitan untuk memasak karena sulit dan mahalnya harga gas yang dijual dieceran.

Ini sudah dialami warga sejak beneraoa hari belkangan. Bila pun ada. Harga yang didapatkan untuj gs melon ini dari rp 45 ribu hingga Rp 60 ribu.

" Gara-gara gas susah dicari, saya dirumah terpaksa kembali pakai kompor dan kayu bakar," sebut warga, Yana warga Pagatan, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Kelangkaan Elpiji Kalsel, Warga Tanahbumbu Keluhkan Sulitnya Mencari Gas 3 Kilogram

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Tanbu, Deny Harianto, mengatakan kondisi langkanya gas elpiji itu memang tak dibantahnya.

" Namun kami sudah merapatkannya pada Selasa kemarin untuk menstabikkan distribusi elpiji dan harga sesuai HET," katanya.

Rapat dipimpinan SKPD Pemkab Tanbu, Polres, SPBE, Agen LPG dan Asosiasi Pangkalan LPG Tanbu.

Dia mengatakan kondisi saat ini gas elpiji tidak tersedia sesuai kuota harian.

"Elpiji 5,5 kg dan 12 kg juga mengalami kenaikan harga dan keberadaannya sulit didapat," ujar H Deny.

Dari rapat tersebut, ada beberapa masukan yang diperoleh di antaranya pemerintah daerah akan mengusulkan penambahan 2 buah armada angkutan ke PT Pertamina agar proses kelancaran pengambilan BULK Elpiji bisa di atur penjadwalannya. Dan untuk pendistribusian elpiji disesuaikan dengan Kartu RTM.

" Kendala utama kita adalah jembatan di Pelaihari yang tak bisa dilalui truk pengangkut elpiji sehingga harus didatangkan dari Kaltim. Trtapi baru tadi pagi, kami dapat informasi sudah bisa dilalui, semoga bisa lancar kembali," katanya.

Sementra itu, pihak Kepolisian juga akan turun kelapangan lakukan pembinaan dan penindakan. Bahkan jika ada pangkalan yang menyalahi aturan, SKPD terkait bisa saja mencabut perijinan dari pangkalan tersebut. (Tribunkalteng.com/man hidayat)